POJOKKATA.COM, Magetan – Ratusan mahasiswa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Magetan bersama BEM STAIN Magetan turun ke jalan, Senin (1/9/2025). Mereka menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Magetan untuk menyampaikan tuntutan terkait evaluasi 100 hari kerja Bupati.
Aksi yang dipimpin Ketua PMII Magetan Lukman Hakim itu mendapat perhatian dari jajaran Forkopimda. Tampak hadir Wakil Bupati Suyatni Priasmoro, Ketua DPRD Suratno, Kapolres Magetan, Dandim, sejumlah anggota dewan, serta kepala OPD.
Dalam orasinya, mahasiswa menyoroti kebijakan pengadaan mobil dinas baru. Menurut mereka, langkah itu mencederai semangat efisiensi anggaran yang sebelumnya digaungkan pemerintah daerah.
“Kami menuntut Pemkab benar-benar meningkatkan pelayanan publik, bukan sekadar menambah fasilitas,” teriak salah satu orator.
Selain itu, mereka juga mendesak percepatan pembangunan infrastruktur berbasis kebutuhan rakyat, inovasi pelayanan publik, digitalisasi birokrasi, pengembangan investasi dan wisata secara profesional, serta penguatan partisipasi masyarakat lewat forum kontrol kebijakan.
Tuntutan tidak hanya ditujukan ke bupati. Kepada DPRD, mahasiswa meminta dewan menyatakan sikap tegas atas keresahan rakyat, membuka ruang komunikasi publik, menandatangani aspirasi untuk diteruskan ke DPR RI, serta mengawasi aparat agar humanis dan menghormati HAM.
Sementara untuk DPR RI, mahasiswa menekankan isu reformasi politik, penolakan tindakan represif, keadilan ekonomi, pengesahan UU Perampasan Aset, hingga penghentian tunjangan rumah anggota dewan.
“DPR RI harus memfasilitasi dialog nasional, mempertemukan rakyat, buruh, petani, pemerintah, dan aparat,” ujar Lukman.
Adapun kepada Polres Magetan, mereka menuntut jaminan keamanan demonstran, tanpa intimidasi atau kriminalisasi. Bahkan, Kapolres diminta ikut mengecam keras tindakan represif aparat di Jakarta yang menewaskan seorang pengemudi ojek online.
Di hadapan mahasiswa, Wakil Bupati Magetan Suyatni Priasmoro mengapresiasi jalannya aksi yang berlangsung tertib. “Kami berterima kasih karena aspirasi disampaikan dengan damai,” ujarnya.
Ia mengakui masa kerja pemerintahan baru berjalan sekitar tiga bulan atau seratus hari, sehingga banyak hal masih dalam tahap persiapan bersama Bupati dan DPRD.
“Soal tuntutan dan kekecewaan terhadap pengadaan mobil dinas, kami sangat memahami. Tuntutan itu pada dasarnya agar kinerja pemerintah lebih baik. Kami sangat setuju dan berjanji bahwa kinerja Pemkab Magetan ke depan harus lebih baik,” tegasnya.
Aksi berlangsung kondusif. Sebelum bubar, Ketua DPRD dan Wakil Bupati menandatangani pernyataan untuk menindaklanjuti seluruh tuntutan. Demonstrasi tersebut dilanjutkan dengan doa bersama mahasiswa dan Forkopimda di depan Mapolres Magetan. (Gal/PK)
