POJOKKATA.COM, Magetan – DPRD Kabupaten Magetan menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, Rabu (24/9/2025).
Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Magetan, Suratno, itu dihadiri Wakil Bupati Kang Suyat yang mewakili Bupati.
Dalam forum tersebut, delapan fraksi DPRD menyampaikan pandangan umum. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjadi satu-satunya fraksi yang membacakan langsung sikap politiknya, sementara fraksi lain menyerahkan dokumen pandangan umum secara tertulis kepada pimpinan dewan.
PKS menyoroti masih timpangnya porsi belanja dalam struktur APBD. Dari total belanja, 73,3 persen dialokasikan untuk belanja operasi, sedangkan belanja modal hanya 9,7 persen. Meski belanja modal naik 2 persen atau Rp11,97 miliar dibandingkan tahun 2024, kontribusinya tetap di bawah 10 persen.
“Kondisi ini menandakan kurangnya komitmen pemerintah daerah dalam menjaga pembangunan infrastruktur. Proporsi yang ada belum optimal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang,” tegas juru bicara Fraksi PKS.
Selain soal struktur belanja, fraksi juga menyoroti stagnasi indikator makro daerah, seperti indeks pembangunan manusia (IPM), angka kemiskinan, dan tingkat pengangguran. Mereka meminta pemerintah daerah menjelaskan strategi konkret untuk memperbaiki kondisi tersebut.
Sementara itu, Ketua DPRD Magetan, Suratno, mengakui komposisi anggaran masih didominasi belanja pegawai. Kondisi tersebut, kata dia, dipengaruhi dinamika pengangkatan tenaga paruh waktu hingga formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K).
“Setiap tahun belanja pegawai memang menjadi atensi. Namun, kami pastikan sudah dilakukan pencermatan dalam badan anggaran. Dana transfer yang berkurang juga berpengaruh, sehingga harus ditutup dengan silpa serta efisiensi,” ungkapnya.
Suratno menambahkan, Silpa APBD 2025 yang mencapai Rp112 miliar akan dimaksimalkan untuk belanja mandatory, strategi pembangunan, serta program prioritas, termasuk bidang pendidikan.
“Alhamdulillah, kemarin sudah kami sinkronkan dengan dinas pendidikan. Target lima tahun pemerintahan tetap berjalan, termasuk soal pengentasan rumah tidak layak huni, stunting, dan penurunan pengangguran,” jelasnya.
Melalui pandangan umum ini, DPRD Magetan menegaskan komitmennya mengawal Perubahan APBD 2025 agar benar-benar menjadi instrumen anggaran yang berpihak pada kesejahteraan rakyat serta mendukung terwujudnya Magetan yang nyaman, maju, dan berkelanjutan. (Gal/PK)
