POJOKKATA.COM, Ponorogo – Upaya Pemerintah Kabupaten Ponorogo memperluas akses keadilan hingga ke tingkat desa berbuah apresiasi nasional. Kabupaten Reyog ini menerima penghargaan dari Menteri Hukum Republik Indonesia atas keberhasilan menghadirkan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di seluruh desa dan kelurahan.
Tak tanggung-tanggung, sebanyak 307 desa dan kelurahan di Ponorogo kini telah memiliki posbankum aktif. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Hukum RI dan diterima Plt Bupati Ponorogo, Lisdyarita, di Surabaya, Kamis (11/12/2020).
Keberadaan posbankum di Ponorogo tidak sekadar simbol. Setiap pos diperkuat oleh tiga paralegal dan satu juru damai yang siap memberikan layanan hukum dasar kepada masyarakat. Mulai dari informasi dan konsultasi hukum, bantuan hukum dan advokasi, penyelesaian perkara melalui mediasi, hingga rujukan kepada advokat profesional.
Plt Bupati Ponorogo Lisdyarita menyampaikan bahwa posbankum dirancang untuk memastikan tidak ada warga yang tertinggal dalam mendapatkan perlindungan hukum. Akses layanan hukum dibuat dekat, cepat, dan tanpa diskriminasi, terutama bagi masyarakat desa yang selama ini kerap menghadapi keterbatasan informasi dan biaya.
Dengan jaringan posbankum yang merata, Pemkab Ponorogo berharap persoalan hukum di masyarakat dapat diselesaikan sejak dini, secara damai, dan berkeadilan. Penghargaan dari pemerintah pusat ini sekaligus menjadi pengakuan atas komitmen Ponorogo dalam membangun sistem pelayanan hukum yang inklusif dan berpihak pada masyarakat akar rumput. (Gal/PK)
