POJOKKATA.COM, JAKARTA – Ketergantungan Indonesia terhadap impor bawang putih dinilai sudah terlalu lama dibiarkan. Anggota Komisi IV DPR RI Riyono Caping menegaskan, secara teori maupun hitungan teknis, Indonesia sangat mampu mewujudkan swasembada bawang putih. Namun, kepentingan impor disebut masih menjadi penghambat utama.
Saat ini, sekitar 96 persen kebutuhan bawang putih nasional masih dipenuhi dari impor, sementara produksi dalam negeri hanya menyumbang sekitar 4 persen. Dengan kebutuhan tahunan mencapai 700 ribu ton dan harga di pasaran berkisar Rp17 ribu–Rp25 ribu per kilogram, Indonesia harus mengeluarkan dana hingga triliunan rupiah setiap tahun untuk memenuhi komoditas tersebut.
“Selama puluhan tahun kita didoktrin bahwa bawang putih tidak bisa swasembada. Kenapa? Karena di situ ada impor dan ada mafia rente yang mereguk keuntungan triliunan rupiah dari proses impor,” tegas Riyono.
Pernyataan itu disampaikan usai kunjungan spesifik Komisi IV DPR RI ke Karanganyar, Jawa Tengah. Dalam kunjungan tersebut, rombongan mendapatkan paparan dari Direktorat Jenderal Hortikultura terkait peta jalan swasembada bawang putih.
Menurut Riyono, pemerintah sebenarnya memiliki perhitungan yang cukup jelas. Untuk mencapai swasembada dalam waktu tiga tahun, dibutuhkan sekitar 100 ribu ton benih, lahan seluas 120 ribu hektare, serta dukungan anggaran sekitar Rp7 triliun.
“Kalau ada keberpihakan politik anggaran dan kemauan yang kuat, swasembada bisa dicapai pada 2029 dengan persiapan mulai 2026 ini. Angka Rp7 triliun itu masih sangat terjangkau dibanding devisa yang terus mengalir ke luar negeri,” paparnya.
Namun, menurutnya, tantangan terbesar justru bukan pada aspek teknis budidaya, melainkan pada kepentingan ekonomi yang sudah mengakar.
“Inilah tantangan beratnya. Para importir dan mafia rente terlalu lama menikmati situasi ini. Narasi bahwa Indonesia tidak bisa swasembada terus dipelihara agar impor dianggap sebagai satu-satunya jalan,” ujarnya.
Dampaknya, lanjut Riyono, justru merugikan petani dalam negeri. Sementara petani luar negeri mendapat pasar besar, petani Indonesia tidak mendapat peluang untuk berkembang di komoditas bawang putih.
“Petani asing yang untung. Petani kita hanya jadi penonton di negeri sendiri,” tandasnya.
Ia menegaskan, swasembada pangan seharusnya tidak berhenti pada beras saja. Setelah beras, jagung dan bawang putih dinilai menjadi komoditas strategis berikutnya yang harus digenjot produksinya.
“Indonesia mampu. Anggaran seharusnya tersedia karena visi Presiden jelas, kedaulatan pangan berbasis produksi dalam negeri, bukan impor,” pungkas Riyono. (Gal/PK)
