POJOKKATA.COM, JAKARTA – Persoalan pangan kembali menjadi sorotan. Anggota Komisi IV DPR RI Riyono Caping menegaskan negara wajib memastikan ketersediaan pangan bagi seluruh rakyat, terutama di wilayah yang masih mengalami defisit.
Menurutnya, pangan bukan sekadar komoditas ekonomi, tetapi hak asasi manusia yang harus dipenuhi negara. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diusung Presiden Prabowo dinilai sebagai salah satu bentuk kehadiran negara dalam menjamin kebutuhan dasar masyarakat secara bertahap.
“Pangan adalah jantung kedaulatan negara. Setengah dari problem bangsa ini sebenarnya soal perut rakyat yang harus terisi pangan bergizi, dari Sabang sampai Merauke,” ujar Riyono.
Ia menekankan, ketersediaan stok pangan harus terjamin merata, baik di perkotaan maupun perdesaan, termasuk daerah tertinggal, terluar, dan terdepan. Hal itu, lanjutnya, menjadi indikator nyata peran negara dalam mengurus kebutuhan pangan rakyat.
Data Kementerian Koordinator Bidang Pangan tahun 2026 yang merujuk survei Badan Pangan Nasional (Bapanas) 2025 menunjukkan masih ada 85 kabupaten/kota yang masuk kategori defisit pangan. Wilayah tersebut didominasi kawasan timur Indonesia, dengan persentase defisit besar di Papua (35,6 persen) dan Maluku (30,27 persen).
“Defisit pangan itu kondisi ketika kebutuhan pangan suatu daerah tidak bisa dipenuhi dari produksi wilayahnya sendiri. Dari sisi stok, akses, dan distribusi, situasi ini rawan memicu lonjakan harga yang anomali bahkan kelangkaan pangan strategis,” jelasnya.
Riyono mengingatkan, kondisi ini perlu diantisipasi serius, terlebih menjelang Ramadan dan Idulfitri, saat permintaan bahan pokok biasanya meningkat. Ia khawatir gejolak harga di 85 daerah tersebut dapat menimbulkan persepsi seolah-olah krisis terjadi secara nasional.
Karena itu, ia meminta Bapanas memperketat pemantauan di wilayah-wilayah defisit tersebut. Pemerintah, kata dia, harus memastikan stok aman sekaligus harga tetap terjangkau.
“Jangan sampai prestasi swasembada beras kita tercoreng hanya karena rakyat masih merasa harga beras mahal. Ini yang harus dipahami dan diintervensi negara,” tegasnya.
Selain pengawasan distribusi dan stabilisasi harga, Riyono menilai penguatan pangan lokal menjadi kunci jangka panjang mengurangi defisit. Peningkatan kapasitas produksi daerah serta pengembangan kawasan food estate, khususnya di Papua dan Maluku, harus terus dimonitor agar benar-benar berkontribusi pada ketahanan pangan wilayah.
“Kalau produksi lokal kuat, ketergantungan pasokan dari luar daerah bisa ditekan. Itu langkah strategis untuk mengurangi defisit pangan secara berkelanjutan,” pungkasnya. (Gal/PK)
