POJOKKATA.COM, MAGETAN – Momentum Hari Raya Idul Fitri 1447 H dimanfaatkan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kabupaten Magetan untuk mempererat silaturahmi sekaligus menyerap aspirasi masyarakat.
Melalui kegiatan open house yang digelar di Wisma Perjuangan, Rabu (25/3), partai berlambang banteng itu membuka ruang komunikasi tanpa sekat.
Acara tersebut dihadiri jajaran pengurus, kader, hingga masyarakat umum. Suasana hangat khas Lebaran terasa kental, sekaligus menjadi medium interaksi langsung antara struktur partai dan konstituen.
Ketua DPC PDI Perjuangan Magetan, Diana A.V. Sasa, menegaskan bahwa Idul Fitri bukan sekadar tradisi tahunan, melainkan momentum strategis untuk memperkuat nilai persaudaraan.
“Momentum Idul Fitri adalah saat yang tepat untuk saling memaafkan dan mempererat silaturahmi. Kami membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat, kader, dan seluruh pengurus untuk hadir bersama di sini,” ujarnya.
Lebih jauh, Diana menekankan bahwa open house kali ini tidak hanya bersifat seremonial. Pihaknya secara sadar menjadikannya sebagai ruang dialog terbuka agar masyarakat dapat menyampaikan berbagai aspirasi secara langsung.
“Masyarakat bisa menyampaikan masukan, harapan, maupun aspirasi tanpa sekat birokrasi. Ini penting sebagai bahan evaluasi dan penguatan bagi rumah besar PDI Perjuangan di Magetan,” imbuhnya.
Menurutnya, keterlibatan publik merupakan fondasi penting bagi partai politik dalam merumuskan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan riil di lapangan. Karena itu, pola komunikasi dua arah seperti ini diharapkan terus terjaga.
Tak hanya berlangsung satu hari, Diana juga membuka kesempatan silaturahmi lanjutan bagi masyarakat. Ia mempersilakan warga untuk datang langsung ke kantor DPC dalam dua hari ke depan.
“Monggo, bagi panjenengan yang berkenan bersilaturahmi di momen Idulfitri ini, saya sementara menerima tamu di kantor DPC. Hari ini dan besok, pukul 09.00 sampai 17.00 WIB,” tuturnya.
Melalui kegiatan ini, DPC PDI Perjuangan Magetan menargetkan peningkatan soliditas internal partai sekaligus mendorong partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan daerah ke depan. (Gal/PK)
