POJOKKATA.COM, MAGETAN – Bupati Magetan Nanik Sumantri angkat bicara menanggapi berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat. Melalui jawaban atas surat terbuka warga, orang nomor satu di Magetan itu menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam meluruskan disinformasi sekaligus membangun keterbukaan informasi publik.
Nanik menyebut, munculnya kritik dan beragam opini dari masyarakat merupakan hal wajar dalam proses demokrasi. Bahkan, hal tersebut dinilai sebagai bentuk partisipasi publik yang patut diapresiasi.
“Ini menunjukkan ruang demokrasi dan transparansi di Magetan masih berjalan dengan baik,” ujarnya, Dabtu (11/4/2026).
Dia menegaskan, respons pemerintah bukan sekadar reaksi, melainkan upaya menghadirkan komunikasi yang terbuka dan berimbang. Tujuannya, agar masyarakat mendapatkan informasi utuh serta terhindar dari informasi yang menyesatkan.
Evaluasi Menyeluruh Pascabanjir
Terkait banjir yang sempat melanda sejumlah wilayah, Nanik memastikan pemkab telah melakukan evaluasi menyeluruh. Penyebab banjir disebutnya beragam, mulai dari faktor alam, teknis, hingga perilaku manusia.
Pemkab kini tengah menyiapkan langkah penanganan jangka pendek, menengah, hingga panjang. Di antaranya penataan sistem irigasi dan drainase, serta penegakan aturan pemanfaatan lahan.
“Semua solusi tidak bisa dilakukan sekaligus. Ada skala prioritas yang harus dijalankan,” jelasnya.
Meski belum sepenuhnya memenuhi ekspektasi semua pihak, pemerintah memastikan penanganan dampak banjir terus berjalan. Bahkan, seluruh permukiman terdampak dipastikan telah dibersihkan dari lumpur agar aktivitas warga bisa kembali normal.
Kegiatan TMII dan Forum Pawitandirogo
Nanik juga menjelaskan polemik terkait kegiatan di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) yang dijadwalkan berlangsung 17–19 April mendatang. Kegiatan tersebut merupakan agenda rutin Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam rangka gelar budaya dan promosi potensi daerah.
Selain itu, agenda tersebut juga dirangkaikan dengan Forum Komunikasi Pawitandirogo yang melibatkan daerah Pacitan, Ngawi, Magetan, Madiun, dan Ponorogo.
Menurutnya, kegiatan tersebut tidak sekadar seremoni. Namun, menjadi sarana promosi potensi daerah sekaligus memperkuat komunikasi dengan warga Magetan di perantauan.
“Ini juga ruang diskusi untuk mencari solusi pembangunan yang tidak bisa dibiayai APBD karena keterbatasan fiskal,” ungkapnya.
Ia menambahkan, kegiatan dilaksanakan secara sederhana, memanfaatkan fasilitas Anjungan Jawa Timur di TMII dan gedung milik TNI AU di Halim Perdanakusuma.
Terkait isu transparansi anggaran, Nanik menegaskan seluruh perjalanan dinas telah sesuai ketentuan. Di tengah kebijakan efisiensi, pemkab tetap selektif dengan mempertimbangkan urgensi dan efektivitas kegiatan.
“Efisiensi bukan berarti meniadakan perjalanan dinas, tetapi lebih selektif dan rasional,” tegasnya.
Anggaran Kebencanaan Disiapkan
Dalam hal penanganan bencana, Pemkab Magetan telah mengalokasikan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) setiap tahun. Dana tersebut disiapkan sebagai bentuk mitigasi terhadap potensi bencana.
“Kita berharap anggaran itu tidak terpakai seluruhnya karena kita ingin Magetan dijauhkan dari bencana,” katanya.
Di akhir pernyataannya, Nanik menegaskan seluruh kebijakan pembangunan diarahkan untuk menjamin keselamatan, kenyamanan, dan keamanan masyarakat.
Pemerintah, kata dia, ingin selalu hadir dalam setiap fase kehidupan warga, baik dalam kondisi sulit maupun bahagia.
“Semangat kami, Magetan kumandang yen kabeh tumandang,” pungkasnya. (Gal/PK)
