POJOKKATA.COM, MAGETAN – Pemerintah Kabupaten Magetan melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) menyiapkan anggaran sebesar Rp 25 miliar untuk menangani jalan rusak dan berlubang di wilayahnya sepanjang tahun 2025.
Anggaran tersebut mencakup pemeliharaan rutin maupun berkala.
“Untuk pemeliharaan jalan ada sekitar Rp 25 miliar. Ini terbagi untuk pemeliharaan jalan rutin maupun berkala,” terang Kepala Dinas PUPR Magetan, Muhtar Wakid, saat ditemui di kantornya.
Muhtar menjelaskan, perbaikan jalan tak hanya mengandalkan proyek besar, tapi juga penanganan cepat oleh Unit Reaksi Cepat (URC) dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
Hal ini penting, terutama untuk merespons keluhan masyarakat secara langsung, tanpa menunggu proses lelang proyek yang memakan waktu.
“Kalau ada keluhan masyarakat, langsung kita tindak lanjuti. Misalnya seperti di Tunggur kemarin, ada jalan ambles, langsung kita tangani. Itu tugas UPTD,” ujarnya.
Namun, ia mengakui kemampuan UPTD masih terbatas, baik dari segi tenaga, anggaran, maupun peralatan.
Idealnya, kata Muhtar, setiap UPTD memiliki anggaran sekitar Rp 750 juta per tahun untuk pemeliharaan jalan di wilayah kerjanya.
Sayangnya, yang tersedia saat ini hanya sekitar Rp 250–300 juta. Sebagian besar dari dana itu justru terserap untuk membayar tenaga kerja.
“Upahnya di situ semua, akhirnya untuk material dan layanan terbatas sekali. Itu yang jadi kendala di lapangan,” ungkapnya.
Beberapa titik jalan yang rusak parah telah mendapatkan perhatian khusus, seperti ruas Baleasri–Parang rusak, yang sempat empat tahun sampai lima terkahir dianggarkan, Namun karena panjang dan banyaknya titik kerusakan, perbaikannya belum terlaksana hingga kini.
Kondisi lain sempat memicu protes warga, salah satunya dengan pemasangan spanduk bertuliskan “Wisata Seribu Lobang” ruas jalan di Desa Silotinatah.
“Yang dimaksud seribu lubang itu, kami hitung ada sekitar 444 lubang yang ditangani. Rata-rata berada di jalan poros kabupaten yang menjadi prioritas,” terangnya.
Muhtar menambahkan, pihaknya telah mengajukan usulan realokasi anggaran pasca kebijakan efisiensi yang memangkas belanja infrastruktur dari Rp 36 miliar menjadi Rp 24 miliar.
Pengajuan ini sedang dalam proses pembahasan, apalagi bupati baru saja dilantik dengan program prioritas memperbaiki infrastruktur jalan.
“Jalan tanpa lubang. Itu harapan semua, tapi tentu tidak mudah diwujudkan jika melihat keterbatasan anggaran. Sebetulnya bisa saja tambal semua, tapi kalau tak diikuti perawatan berkelanjutan, besok juga bisa rusak lagi,” jelasnya.
Menurutnya, keberlangsungan anggaran pemeliharaan sangat krusial untuk menjaga jalan tetap layak dan aman. Tanpa dukungan anggaran yang kontinu, program jalan mulus tak akan berjalan optimal.
“Kalau anggarannya turun terus, tentu saja lubangnya makin banyak. Tapi kami tetap komitmen untuk segera merespons setiap laporan masyarakat,” pungkas Muhtar. (Gal/PK)
