POJOKKATA.COM, Jakarta – Rapat kerja antara Kementerian Pertanian (Kementan) dan Komisi IV DPR RI berlangsung cukup dinamis, Senin (7/7). Paparan Menteri Pertanian dalam forum tersebut mendapat sorotan tajam dari sejumlah anggota dewan, termasuk dari politisi Fraksi PKS Riyono Caping.
Dalam kesempatan itu, Riyono menyoroti rendahnya alokasi anggaran pertanian dalam pagu indikatif tahun 2026. Ia menyebut, dari usulan awal Kementan sebesar Rp44 triliun, pagu yang disetujui Kementerian Keuangan dan Bappenas baru menyentuh angka Rp13 triliun.
“Pengajuan anggaran 2026 sebesar 44 triliun untuk percepatan kedaulatan pangan mendapat dukungan dari semua fraksi, tapi tentu dengan sejumlah catatan untuk Kementan,” ujar anggota DPR RI dari Dapil VII Jawa Timur tersebut.
Riyono menilai, arah kebijakan anggaran pemerintah pusat tahun 2025–2026 yang berbasis output dan keberlanjutan harus benar-benar selaras dengan visi Asta Cita Presiden. Ia mengingatkan agar pengentasan kemiskinan – khususnya di wilayah perdesaan – tidak terabaikan.
“Anggaran harus menjawab persoalan riil. Masyarakat desa masuk kategori miskin dan rentan miskin, bahkan dalam kategori miskin ekstrem. Komisi IV mendorong agar program-program Kementan lebih detail dan tepat sasaran,” tegasnya.
Tak hanya sektor pertanian, Riyono juga menyoroti minimnya perhatian anggaran untuk sektor maritim, terutama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Dari total APBN yang mencapai Rp3.000 triliun, ia menyayangkan anggaran KKP yang hanya berkisar Rp3,6 triliun.
“Saya cukup sedih dan mempertanyakan komitmen kenapa anggaran hanya Rp3,6 triliun? Itu pun sebagian besar habis untuk gaji dan operasional KKP saja,” sesalnya.
Menurutnya, untuk mengurus 17 ribu pulau dan meningkatkan kesejahteraan jutaan nelayan, pemerintah tidak bisa berpikir dengan pendekatan anggaran kecil. Ia mengusulkan agar KKP mendapatkan alokasi minimal 2,5 persen dari APBN, atau setara Rp75 triliun.
“Memang terdengar aneh, dan mungkin belum ada sejarahnya. Tapi jika kita serius ingin menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia, ya ini harga yang harus dibayar,” tandas Riyono.
Komitmen terhadap kedaulatan pangan dan optimalisasi potensi laut menjadi sorotan utama Komisi IV dalam pembahasan anggaran tahun depan. Politisi yang dikenal vokal itu berharap pemerintah tidak sekadar menargetkan angka, tapi juga menjadikan anggaran sebagai instrumen perubahan nyata bagi rakyat kecil. (Gal/PK)
