POJOKKATA.COM, MAGETAN – Menjelang agenda besar perguruan silat Parapatan Luhur (Parluh) yang akan digelar di Madiun, jajaran Forkopimda Magetan bersama tokoh pencak silat menggelar rapat koordinasi guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Rakor berlangsung di Ruang Jamuan Pendopo Surya Graha, Rabu (4/2/2026).
Pertemuan ini difokuskan pada langkah pencegahan potensi konflik imbas dinamika dualisme kepengurusan Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) yang belakangan memanas di sejumlah daerah.
Hadir dalam rakor tersebut Bupati Magetan Nanik Endang Rusminiarti, Kapolres Magetan AKBP Raden Erik Bangun Prakasa, perwakilan Kodim 0804/Magetan Kapten Inf Pramudji Bambang E., jajaran OPD, Ketua IPSI Magetan Saif Muchlissun, hingga pengurus PSHT Cabang Magetan dan perwakilan korlap warga.
Bupati Nanik menegaskan pentingnya menjaga suasana daerah tetap sejuk di tengah derasnya arus informasi di era digital. Menurutnya, media sosial bisa menjadi pemicu kesalahpahaman jika tidak disikapi dengan bijak.
“Potensi ketegangan sosial tidak bisa diabaikan. Tapi dengan koordinasi dan komunikasi yang baik, langkah cepat, tepat, dan akurat, kita bisa meminimalkan dampak negatif,” ujarnya.
Ia menyebut rakor ini menjadi upaya bersama mencegah gesekan, baik di internal warga PSHT maupun di tengah masyarakat luas.
Pemkab Magetan, kata dia, berharap seluruh pihak memperkuat sinergi untuk mengantisipasi setiap potensi ancaman dan gangguan kamtibmas.
Sementara itu, Kapolres Magetan AKBP Erik Bangun Prakasa mengingatkan bahwa pencak silat merupakan budaya asli Indonesia yang harus dijaga marwahnya. Menjelang kegiatan Parluh di Padepokan Agung PSHT Madiun pada 6–8 Februari 2026, pihaknya meminta warga PSHT Magetan tidak melakukan gerakan provokatif.
“Selama ini setiap kegiatan PSHT di Magetan selalu kami beri pengamanan. Kami minta bantuan juga untuk menjaga kondusivitas. Jangan sampai ada aksi yang memicu gangguan kamtibmas,” tegasnya.
Ia juga menyoroti bahaya provokasi melalui media sosial. Menurutnya, banyak kasus kerusuhan dipicu informasi tidak benar yang menyebar cepat di dunia maya dan berujung proses hukum bagi penyebarnya.
“Terkait kepastian hukum dualisme PSHT, saat ini ditangani Mabes Polri. Kami harap semua pihak menahan diri dan tidak melakukan pelanggaran hukum,” imbuhnya.
Dari unsur TNI, Kapten Inf Pramudji menegaskan Kodim 0804/Magetan siap mendukung Polri dalam menjaga stabilitas daerah sesuai tugas OMSP. Ia berharap semangat persaudaraan dalam PSHT benar-benar diwujudkan demi kedamaian bersama.
Ketua IPSI Magetan Saif Muchlissun juga menyatakan komitmen menjaga kerukunan antarperguruan silat di Magetan. “Semboyan kami, Sing Akur Kabeh Sedulur. IPSI siap bersinergi dengan aparat keamanan agar Magetan tetap kondusif,” katanya.
Sementara itu, Ketua PSHT Cabang Magetan Nanang Budi Setyaji mengakui ajakan aksi penolakan Parluh di Madiun sempat beredar luas di media sosial dan sulit dikendalikan. “Kami sudah berupaya mencegah, tapi arus informasi di medsos sangat cepat,” ujarnya.
Menutup pertemuan, Bupati Nanik kembali mengingatkan warga PSHT Magetan agar tidak terlibat aksi apa pun selama pelaksanaan Parluh di Madiun. “Jangan sampai warga Magetan berurusan dengan hukum. Mari jaga nama baik daerah dan persaudaraan,” pesannya.
Rakor ini menjadi langkah antisipatif Pemkab Magetan menghadapi potensi gesekan horizontal akibat polemik kepengurusan PSHT yang masih berproses di ranah hukum, dengan harapan situasi Magetan tetap aman, nyaman, dan kondusif. (Gal/PK)
