POJOKKATA.COM, MAGETAN – Anjloknya harga telur ayam ras di tingkat peternak menjadi perhatian serius. Di tengah harga pakan yang terus merangkak naik, Polres Magetan melalui Satgas Pangan mempertemukan peternak, pedagang, pemerintah daerah, dan DPRD dalam audiensi lintas sektoral untuk mencari jalan keluar.
Forum yang digelar di Ruang Eksekutif Polres Magetan, Kamis (6/8/2026) itu, dipimpin langsung Kapolres Magetan AKBP Dr. Raden Erik Bangun Prakasa. Hadir pula Ketua Komisi B DPRD Magetan Rita Haryati, jajaran organisasi perangkat daerah (OPD), asosiasi peternak, pedagang telur, hingga pelaku poultry shop.
Kapolres menegaskan, Polres hadir sebagai fasilitator agar seluruh pemangku kepentingan dapat duduk bersama merumuskan solusi atas persoalan yang membelit peternak ayam petelur.
“Melalui komunikasi yang terbuka kami berharap dapat ditemukan langkah konkret untuk membantu peternak sekaligus menjaga stabilitas perdagangan telur di Kabupaten Magetan,” ujarnya.
Tak hanya itu, Kapolres juga menginstruksikan seluruh kapolsek di wilayah Magetan berkoordinasi dengan pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) agar kebutuhan telur dan bahan pangan lainnya diprioritaskan menyerap produk lokal.
Selain mendukung penyerapan melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG), Polres juga mendukung kebijakan Pemkab Magetan yang mendorong aparatur sipil negara (ASN) membeli telur hasil peternak lokal dengan tetap mengacu pada Harga Acuan Pembelian (HAP).
Sementara itu, Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Magetan drh. Nur Haryani mengungkapkan, anjloknya harga telur dipicu tingginya produksi dibanding kebutuhan pasar.
Saat ini terdapat 1.036 peternak ayam petelur di Magetan dengan populasi sekitar 2.936.400 ekor. Produksi telur mencapai sekitar 79.273 kilogram per hari, sedangkan kebutuhan masyarakat Magetan hanya sekitar 30.341 kilogram per hari.
“Produksi jauh melebihi kebutuhan sehingga terjadi overproduksi yang berdampak pada penurunan harga telur,” jelasnya.
Menurut Nur Haryani, program MBG melalui SPPG diperkirakan mampu menyerap sekitar tujuh ton telur jika dilaksanakan dua kali dalam sepekan. Namun angka tersebut masih belum cukup mengimbangi produksi harian peternak.
Karena itu, diperlukan langkah bersama, termasuk pengaturan populasi ayam petelur yang hingga kini masih menunggu regulasi dari pemerintah pusat.
Ketua Komisi B DPRD Magetan Rita Haryati mengakui keluhan peternak memang terjadi di lapangan. Menurutnya, kenaikan harga pakan yang tidak diikuti kenaikan harga jual telur membuat usaha peternak semakin tertekan.
DPRD, kata dia, mendorong pemetaan populasi peternakan secara menyeluruh sekaligus pembahasan mengenai pembatasan populasi agar keseimbangan produksi dan kebutuhan pasar dapat terjaga.
Di sisi lain, perwakilan peternak Parlan berharap adanya kesepahaman antara peternak dan pedagang dalam menjaga harga telur agar lebih stabil.
“Harga pakan terus naik, sementara harga telur justru turun. Kami berharap ada keseragaman harga antara peternak dan supplier karena kami saling membutuhkan,” katanya.
Dari audiensi tersebut, seluruh peserta menyepakati sejumlah komitmen bersama. Di antaranya menjaga persaingan usaha yang sehat, memperkuat komunikasi antarpelaku usaha, meningkatkan pengawasan pasar oleh Satgas Pangan bersama pemerintah daerah, mengkaji pembatasan populasi peternakan, mengoptimalkan pemanfaatan telur lokal untuk program SPPG sesuai ketentuan Badan Gizi Nasional dan Bapanas, hingga mendorong DPRD menyampaikan aspirasi kepada DPR RI terkait regulasi pengendalian populasi peternakan.
Melalui kesepakatan itu, Polres Magetan bersama Pemkab, DPRD, dan seluruh pemangku kepentingan berharap stabilitas harga telur dapat terjaga sehingga peternak lokal tetap bertahan dan ketahanan pangan daerah semakin kuat. (Gal/PK)
