POJOKKATA.COM, MAGETAN – Persoalan harga telur yang belum kunjung stabil membuat DPRD Magetan turun tangan. Tak hanya menggelar pertemuan dengan peternak, legislatif daerah turut menggandeng DPR RI untuk mencari solusi atas persoalan yang menghimpit peternak ayam petelur.
Langkah tersebut diwujudkan melalui audiensi Paguyuban Ternak Rakyat Indonesia (PTRI) Jawa Timur bersama Komisi IV DPR RI dan Komisi B DPRD Magetan di Ruang Paripurna DPRD Magetan, Sabtu (8/8/2026).
Anggota Komisi IV DPR RI asal Magetan, Riyono Caping, hadir langsung dalam audiensi tersebut. Beragam persoalan disampaikan peternak. Mulai harga telur yang fluktuatif, tingginya biaya pakan, hingga persoalan kelebihan populasi ayam petelur yang dinilai turut menekan harga di pasaran.
Riyono menegaskan, pemerintah perlu mengambil langkah konkret untuk menjaga keseimbangan antara produksi dan kebutuhan pasar. Salah satu langkah yang didorong adalah pengendalian populasi ayam petelur dengan menghentikan izin pembangunan kandang baru.
“Kalau sekarang ada kandang baru yang mau dibangun, saya pastikan tidak akan mendapatkan izin. Pembatasan ini untuk usaha baru, bukan untuk mematikan peternak lama,” tegas Riyono.
Menurut dia, penambahan populasi ayam di tengah harga telur yang belum stabil justru berisiko memperparah kondisi pasar. Peternak lama pun diminta melakukan afkir terhadap ayam yang sudah tidak produktif sebelum mengganti populasi.
“Kalau peternak punya 8 ribu ekor, kemudian diafkir 1.000 ekor, maka penggantiannya cukup 1.000 ekor. Jadi bukan menambah populasi, tetapi mengganti yang sudah diafkir,” jelasnya.
Selain pengendalian populasi, pemerintah juga didorong menyiapkan skema penyerapan ayam afkir melalui BUMN. Salah satu yang diproyeksikan terlibat adalah ID FOOD. Skema tersebut diharapkan memberikan kepastian bagi peternak ketika melakukan afkir.
“Mudah-mudahan dalam jangka pendek, pekan depan sudah ada skemanya. Nanti akan dibahas pembelian ayam afkir, apakah berdasarkan harga per kilogram atau per ekor,” ungkap Riyono.
Dia menambahkan, kapasitas penyerapan nantinya harus disesuaikan dengan kemampuan ID FOOD serta sentra-sentra peternakan ayam petelur.
Persoalan lain yang menjadi sorotan adalah harga pakan. Biaya pakan menjadi salah satu komponen terbesar dalam ongkos produksi peternak. Riyono meminta pengawasan diperketat agar tidak terjadi kenaikan harga pakan yang tidak wajar.
“Kalau teman-teman menemukan ada kenaikan harga pakan, laporkan. Itu pasti akan ditindak,” katanya.
Riyono juga menyampaikan bahwa pemerintah pusat akan menindaklanjuti masukan peternak pada Agustus. Termasuk terkait kebijakan harga pakan dan penyaluran SPHP jagung bagi peternak kecil.
Dia menyebut harga pakan bergantung pada kandungan protein. Rata-rata harga pakan saat ini berada di kisaran Rp8 ribu per kilogram.
Di sisi lain, Riyono meluruskan informasi yang beredar mengenai hibah 15 ribu ekor ayam kepada peternak. Dia memastikan informasi tersebut tidak benar.
“Tidak ada hibah 15 ribu ekor ayam. Itu kabar bohong,” tegasnya.
Riyono menilai pengendalian populasi harus dilakukan secara terukur. Kebijakan tersebut jangan sampai justru mematikan peternak rakyat yang selama ini menopang produksi telur.
“Dalam kondisi harga telur seperti sekarang, mempertahankan populasi yang ada saja sudah bagus. Kalau dipaksakan menambah populasi, justru sangat berat bagi peternak,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Komisi B DPRD Magetan Rita Haryati mengatakan pihaknya akan terus memperjuangkan keluhan peternak. DPRD Magetan juga akan berkoordinasi dengan DPR RI dan pemerintah daerah untuk mendorong stabilitas harga sekaligus memperkuat penyerapan telur.
“Kita di DPRD Magetan berupaya memperjuangkan keluhan peternak. Kita akan terus berkoordinasi dengan DPR RI dan pemerintah daerah supaya segera terjadi stabilitas harga dan ada penyerapan,” kata Rita.
Menurut dia, berkurangnya tekanan produksi dan membaiknya penyerapan diharapkan dapat mendorong harga telur kembali naik ke tingkat yang lebih menguntungkan peternak.
Audiensi tersebut menjadi momentum untuk mencari solusi secara bersama. Sebab, persoalan telur tidak hanya menyangkut harga di tingkat konsumen. Di baliknya terdapat keberlangsungan usaha peternakan rakyat yang bergantung pada keseimbangan antara harga jual telur, biaya pakan, populasi ayam, dan serapan pasar. (Gal/PK)
