POJOKKATA.COM, MAGETAN – Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi salah satu sorotan utama DPRD Kabupaten Magetan dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD 2027. Pembenahan tata kelola parkir, pengembangan sektor pariwisata, hingga revitalisasi pasar tradisional didorong untuk mendongkrak pendapatan sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat.
Hal tersebut disampaikan dalam rapat paripurna agenda pandangan umum fraksi terhadap Raperda APBD Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2027 di Gedung DPRD Magetan, Rabu (21/10/2026).
Ketua DPRD Magetan Riyin Nur Asiyah mengatakan, seluruh fraksi mendorong pemerintah daerah menyusun prioritas anggaran secara tepat. APBD diharapkan tidak hanya terserap untuk kebutuhan rutin birokrasi, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat.
”Program peningkatan ekonomi masyarakat selalu kami gaungkan dalam rapat Badan Anggaran. Kita ingin memastikan prioritas pemerintah ke depan seperti apa, sebab kesejahteraan masyarakat adalah tanggung jawab bersama antara eksekutif dan legislatif,” tegas Riyin seusai rapat paripurna.
Menurut dia, penguatan PAD perlu menjadi perhatian serius di tengah kebutuhan pembangunan daerah. Sejumlah potensi lokal dinilai masih dapat dioptimalkan untuk meningkatkan penerimaan daerah.
Fraksi Golkar, misalnya, menyoroti tata kelola sektor perparkiran yang dinilai masih membutuhkan pembenahan. Sementara itu, Fraksi PKB dan sejumlah fraksi lainnya mendorong optimalisasi pendapatan melalui sektor pariwisata serta pengembangan potensi daerah lainnya.
DPRD juga mendorong Pemkab Magetan memodernisasi sistem pengelolaan pendapatan melalui digitalisasi transaksi. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan transparansi, memperbaiki pengawasan, sekaligus menekan potensi kebocoran penerimaan daerah dari sektor parkir maupun objek wisata.
Selain peningkatan pendapatan, pembenahan pasar tradisional turut menjadi perhatian legislatif. Pasar dinilai memiliki peran strategis dalam menggerakkan ekonomi kerakyatan, terutama karena Magetan menjadi salah satu pusat perdagangan sayur-mayur dan kebutuhan pokok bagi wilayah sekitarnya.
Karena itu, perbaikan sarana dan prasarana pasar perlu menjadi bagian dari prioritas pembangunan.
Fasilitas yang memadai diharapkan dapat memberikan kenyamanan bagi pedagang dan pembeli sekaligus meningkatkan aktivitas perdagangan.
”Ada beberapa pembenahan pasar untuk memberikan kenyamanan pada masyarakat dan pedagang. Harapannya, Magetan ini menjadi sumber untuk belanja sayur dan segala macam. Itu yang butuh optimalisasi,” ujarnya.
Terkait kemungkinan perubahan skema pengelolaan parkir, baik tetap dilakukan Dinas Perhubungan (Dishub) maupun melibatkan pihak ketiga, Riyin menyebut keputusan tersebut masih membutuhkan pembahasan dan kajian lebih lanjut.
”Belum tentu nanti langsung dipihak-ketigakan. Apakah masih di Dishub atau pihak ketiga, nanti pembahasannya masih panjang,” jelasnya.
Di sisi lain, pandangan umum fraksi juga menekankan pentingnya penyusunan APBD 2027 yang realistis, transparan, dan akuntabel. Alokasi belanja harus diselaraskan dengan RPJMD Kabupaten Magetan 2025–2029 serta diarahkan untuk mendukung visi Magetan yang nyaman, maju, dan berkelanjutan.
Sejumlah aspek lain yang menjadi perhatian meliputi efektivitas penagihan piutang daerah, penyesuaian belanja pegawai, efisiensi belanja penunjang, mitigasi bencana, serta penguatan belanja produktif.
DPRD juga mengingatkan agar anggaran berpihak pada kebutuhan mendasar masyarakat, mulai dari pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, penguatan ekonomi lokal, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, hingga pemerataan pembangunan infrastruktur dasar.
Melalui tahapan pembahasan Raperda APBD 2027, DPRD Magetan berharap berbagai masukan fraksi dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam menentukan arah kebijakan anggaran. Dengan begitu, peningkatan pendapatan daerah tidak berhenti pada bertambahnya penerimaan, tetapi juga diikuti belanja yang produktif dan manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat. (Gal/PK)
