Sertipikat Tanah Wakaf Diserahkan, Kolaborasi Pemerintah dan Ormas Diperkuat
POJOKKATA.COM, Sukabumi – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menegaskan komitmennya mendorong pemanfaatan tanah wakaf secara produktif. Hal ini ditegaskan lewat penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dengan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Persatuan Ummat Islam (PUI) di Pondok Pesantren Syamsul ‘Ulum, Kota Sukabumi, Rabu (16/4).
“Ada tiga prinsip yang saya pegang: keadilan, pemerataan, dan kesinambungan ekonomi. Tanah yang belum produktif harus kita optimalkan,” tegas Nusron di hadapan para tokoh ormas dan santri.
Ia juga mengajak organisasi keagamaan lain seperti NU, Muhammadiyah, dan Persis untuk ikut ambil bagian dalam gerakan nasional pemberdayaan tanah negara dan wakaf. Nusron menilai, kolaborasi lintas elemen sangat dibutuhkan untuk memperkuat pengamanan aset dan mempercepat pelayanan pertanahan, khususnya aset wakaf yang kerap luput dari perhatian.
“Tidak boleh ada umat yang tertinggal dalam memanfaatkan potensi lahan negara untuk kesejahteraan bersama,” lanjutnya.
Ketua DPP PUI Raizal Arifin menyambut baik kerja sama ini. Menurutnya, MoU dengan Kementerian ATR/BPN menjadi momentum penting untuk pengelolaan wakaf yang lebih terarah dan bermanfaat luas.
“Ini membuka jalan bagi asistensi BPN yang lebih maksimal kepada kami. Tanah wakaf harus menjadi kekuatan ekonomi umat,” kata Raizal.
Sebagai bentuk nyata dukungan, Kementerian ATR/BPN juga menyerahkan delapan sertipikat tanah wakaf untuk berbagai aset keagamaan di wilayah Sukabumi. Termasuk di antaranya milik Pondok Pesantren Syamsul ‘Ulum, yayasan sosial, dan musala.
Usai acara, Menteri Nusron bersama rombongan menyempatkan diri berziarah ke makam KH. Ahmad Sanusi, pendiri Ponpes Syamsul ‘Ulum sekaligus tokoh ulama besar Sukabumi.
Dalam kegiatan tersebut, Menteri Nusron didampingi Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Asnaedi, Kepala Biro Humas Harison Mocodompis, serta Kepala Kanwil BPN Jabar Yanuar Hikmat Ginanjar. Hadir pula Wakil Wali Kota Sukabumi Bobby Maulana, Ketua Majelis Syura PUI Nurhasan Zaldi, serta sejumlah tokoh masyarakat dan pimpinan lembaga keagamaan lainnya.
Program kolaboratif ini disebut akan terus diperluas ke berbagai daerah, seiring komitmen pemerintah dalam menciptakan keadilan agraria dan pemberdayaan umat secara merata. (Gal/PK)
