POJOKKATA.COM, Mataram – Upaya mewujudkan pemerataan kepemilikan tanah di Indonesia terus digencarkan. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengajak organisasi Nahdlatul Wathan (NW) untuk berkolaborasi mendukung pembangunan berkeadilan, khususnya dalam bidang pertanahan dan ketahanan pangan.
Ajakan itu disampaikan langsung oleh Menteri Nusron dalam peringatan Hari Jadi ke-72 Nahdlatul Wathan yang digelar di Hotel Lombok Raya, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Kamis (1/5). Menurutnya, NW sebagai salah satu kekuatan umat Islam di Indonesia perlu dilibatkan dalam program strategis nasional, termasuk penataan kembali struktur penguasaan tanah.
“Indonesia ini besar dan mayoritas penduduknya umat Islam. Di dalamnya ada Nahdlatul Wathan. Tidak boleh ada yang tertinggal dalam gerbong pembangunan,” tegas Nusron.
Dalam kesempatan tersebut, turut dilakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Provinsi NTB dan Nahdlatul Wathan dalam bidang ketahanan pangan. Nusron menyambut baik kerja sama itu dan menyatakan dukungannya terhadap program ketahanan pangan di wilayah NTB.
Tak berhenti di situ, Menteri Nusron juga menginstruksikan jajarannya di Kantor Wilayah BPN Provinsi NTB untuk segera memetakan tanah-tanah negara yang telantar serta Hak Guna Usaha (HGU) yang izinnya telah habis. Tanah-tanah itu nantinya akan didistribusikan kepada warga NW yang siap mengelolanya untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus mengurangi ketimpangan ekonomi.
“Kolaborasi ini penting agar perjuangan untuk keadilan ekonomi dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat, termasuk warga Nahdlatul Wathan,” ujarnya.
Nusron pun menyoroti ketimpangan struktural dalam penguasaan tanah di Indonesia. Dari 170 juta hektare total luas daratan, sekitar 70 juta hektare merupakan lahan non-hutan. Ironisnya, hampir separuh dari lahan tersebut dikuasai segelintir korporasi besar.
“Sekitar 30 juta hektare lahan hanya dikuasai oleh 60 keluarga besar. Sementara petani kecil di NTB, termasuk warga NW, mau dapat satu atau dua hektare saja sudah berkonflik,” bebernya.
Menghadapi fakta tersebut, Presiden Prabowo menugaskan dirinya untuk melakukan pembenahan menyeluruh pada sistem pembagian dan pengelolaan tanah, baik HGU maupun Hak Guna Bangunan (HGB). Prinsipnya, kata Nusron, adalah keadilan, pemerataan, dan keberlanjutan ekonomi.
“Yang sudah punya banyak jangan ditambah. Yang kecil kita bantu, dan yang belum punya kita carikan tanah. Ini keadilan yang sedang kita perjuangkan,” imbuhnya.
Selain memberikan sambutan, Menteri Nusron juga menyampaikan ucapan selamat ulang tahun kepada Nahdlatul Wathan. Ia mengapresiasi kiprah organisasi tersebut dalam dakwah Islam dan pendidikan, serta menyebut semangat perjuangan NW sejalan dengan nilai-nilai perjuangan Rasulullah SAW.
Acara tersebut turut dihadiri Kepala Kanwil BPN Provinsi NTB Lutfi Zakaria, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal, dan Ketua Umum PB Nahdlatul Wathan Maulana Syaikh TGKH Lalu Gede Muhammad Zainuddin Atsani. (Gal/PK)
