POJOKKATA.COM, Jakarta – Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Pudji Prasetijanto Hadi, secara resmi membuka Rapat Evaluasi Proyek Integrated Land and Spatial Planning (ILASP), Kamis (5/6), di Ruang Rapat 401 Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta.
Dalam arahannya, Pudji menekankan pentingnya efisiensi serta akuntabilitas penggunaan anggaran yang bersumber dari pinjaman Bank Dunia tersebut.
“Saya berharap anggaran dalam proyek ini digunakan sebaik-baiknya. Semua target harus tercapai. Kita harus pastikan pemberi dana puas dan tidak ada penyimpangan dalam pelaksanaannya,” tegas Pudji di hadapan jajaran pejabat tinggi pratama dan perwakilan satuan kerja yang hadir secara hybrid.
Proyek ILASP yang dirancang untuk berjalan hingga tahun 2029 ini merupakan bentuk sinergi lintas kementerian dan lembaga, termasuk Badan Informasi Geospasial (BIG) dan Kementerian Dalam Negeri. Pudji menyoroti perlunya pembagian tanggung jawab yang jelas antarinstansi, terutama dalam pengelolaan dana yang masih terblokir.
“Jangan sampai ada duplikasi kegiatan. Semua perkembangan proyek harus dilaporkan secara terbuka dan berkala,” ujarnya. Ia juga meminta agar hambatan yang muncul segera disampaikan agar dapat segera dicari jalan keluarnya secara bersama-sama.
“Ini bukan hanya soal pertanggungjawaban ke Bank Dunia, tapi juga ke negara,” lanjutnya.
Rapat evaluasi ini dimoderatori oleh Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Andi Tenri Abeng. Ia menyampaikan bahwa evaluasi proyek ILASP akan digelar rutin dua minggu sekali, sebagai langkah untuk memastikan bahwa pelaksanaan proyek tetap berada di jalur yang tepat dan menghasilkan dampak nyata, khususnya dalam mendukung sektor pertanahan dan penataan ruang nasional.
Selain jajaran pimpinan ATR/BPN, rapat juga diikuti oleh perwakilan dari berbagai satuan kerja yang memaparkan progres kegiatan masing-masing dalam rangkaian proyek ILASP. Evaluasi ini menjadi bagian penting dalam penguatan tata kelola pertanahan berbasis data spasial yang terintegrasi secara nasional. (Gal/PK)
