POJOKKATA.COM, Sumedang — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, kembali mengingatkan pentingnya sinergi antara pusat dan daerah dalam urusan pertanahan dan tata ruang. Hal itu disampaikannya saat memberikan pengarahan dalam Orientasi Kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2025 Gelombang II, di Balairung Rudini, Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Sumedang, Rabu (25/6).
Dalam kesempatan itu, Nusron menegaskan bahwa kolaborasi dengan kepala daerah merupakan syarat mutlak untuk menyukseskan tiga program strategis nasional: Reforma Agraria, Pengadaan Tanah, dan Penataan Tata Ruang.
“Kami membutuhkan kolaborasi dengan para kepala daerah minimal di tiga titik. Pertama, Reforma Agraria. Nomor dua adalah Pengadaan Tanah. Nomor tiga adalah penataan dan pengelolaan tata ruang. Ini mutlak dibutuhkan kolaborasi,” tegasnya.
Kepala daerah, menurutnya, punya posisi sentral karena menjabat sebagai ex-officio Ketua Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) di daerah. Artinya, mereka menjadi ujung tombak dalam mengidentifikasi subjek penerima program Reforma Agraria, sementara ATR/BPN menentukan objeknya dan mengeksekusi program tersebut.
“Kunci sukses Reforma Agraria itu ada di Bapak dan Ibu sekalian,” ujar Nusron, yang didampingi Kepala Biro Humas dan Protokol Harison Mocodompis, serta Kepala Kanwil BPN Jabar Yuniar Hikmat Ginanjar.
Tak hanya soal Reforma Agraria, Nusron juga menyoroti pentingnya harmonisasi tata ruang antara pusat dan daerah. Ia menilai, tanpa kerja sama yang solid, program strategis nasional akan berhenti sebatas dokumen.
“Dengan sinergi yang kuat, target-target pertanahan dan tata ruang tidak hanya berhenti sebagai angka di atas kertas, tetapi terwujud nyata dalam bentuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penguatan perekonomian daerah,” tandasnya.
Forum yang dimoderatori oleh Wakil Rektor IV IPDN Bidang Kerja Sama, Suhajar Diantoro, itu diikuti 86 kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2024 yang belum sempat mengikuti gelombang pertama. Selain Menteri Nusron, turut hadir Wakil Menteri Perhubungan, Suntana, sebagai pembicara pada sesi yang sama.
Orientasi yang berlangsung sejak 22 hingga 26 Juni 2025 ini diharapkan menjadi bekal penting bagi para kepala daerah baru dalam menyelaraskan visi pembangunan daerah dengan kebijakan nasional. (Gal/PK)
