POJOKKATA.COM, SUMEDANG – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, memberikan peringatan keras kepada para kepala daerah terkait maraknya alih fungsi lahan pertanian. Dalam sambutannya pada Orientasi Kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Gelombang II Tahun 2025 di kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Sumedang, Rabu (25/6), ia menegaskan bahwa sawah yang telah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) tidak boleh diganggu gugat.
“Yang boleh diberikan izin alih fungsi hanya lahan non-LP2B. Kalau sudah LP2B, mutlak tidak boleh dialihfungsikan. Ini pesan penting untuk para bupati dan wali kota. Jangan sampai sawah hilang karena rekomendasi yang salah arah,” tegas Nusron di hadapan 86 kepala daerah dan wakil kepala daerah peserta orientasi.
Nusron menyampaikan, perlindungan terhadap lahan sawah merupakan bagian krusial dari strategi nasional dalam menjaga ketahanan pangan, mendukung hilirisasi energi, dan menyediakan perumahan rakyat. Menurutnya, jika tidak dikendalikan, pembangunan berpotensi saling tumpang tindih dan justru mengorbankan lahan produktif.
“Rumah murah butuh lahan murah. Pilihannya tinggal sawah atau kebun. Kalau sawah terus dikonversi jadi perumahan, kita akan gagal swasembada pangan. Maka, pengendaliannya harus tegas,” imbuhnya.
LP2B, kata Nusron, merupakan sistem permanen perlindungan lahan sawah. Jika pun terpaksa dialihfungsikan karena kebutuhan pembangunan strategis, maka pemerintah daerah wajib mengganti dengan lahan baru yang setara kualitas dan produktivitasnya.
Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), pemerintah menargetkan 87 persen dari total lahan baku sawah masuk dalam kategori LP2B. Penetapan LP2B sendiri berada di tangan pemerintah daerah, sehingga koordinasi dan komitmen kepala daerah sangat menentukan.
Turut hadir mendampingi Menteri ATR/BPN, Kepala Biro Humas dan Protokol Harison Mocodompis serta Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat, Yuniar Hikmat Ginanjar. Sementara itu, Wakil Menteri Perhubungan, Suntana, juga hadir sebagai narasumber dalam sesi orientasi. (Gal/PK)
