POJOKKATA.COM, JAKARTA – Penyelesaian konflik agraria tak bisa lagi dilakukan secara parsial. Diperlukan pendekatan lintas sektor dan berbasis Hak Asasi Manusia (HAM). Hal inilah yang menjadi fokus Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, dalam pertemuan bersama jajaran Komnas HAM di Jakarta, Senin (7/7).
“Permasalahan pertanahan tidak bisa hanya ditangani Kementerian ATR/BPN sendiri, tetapi memerlukan kolaborasi lintas kementerian, lembaga, pemda, hingga aparat penegak hukum,” tegas Wamen Ossy di Kantor Kementerian ATR/BPN. Menurutnya, penyusunan roadmap penyelesaian konflik agraria berbasis HAM harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan secara inklusif.
Ossy menekankan, konflik agraria kerap berkaitan dengan penetapan kawasan hutan, tata ruang, hingga persoalan hukum dan lingkungan. Maka dari itu, solusi tidak cukup hanya administratif, melainkan harus menyentuh akar permasalahan dengan pendekatan yang humanis.
“Spirit kami adalah memastikan roadmap ini tidak berhenti sebagai dokumen di meja, tetapi menjadi panduan aksi nyata. Semua pihak harus terlibat agar penyelesaiannya tepat sasaran dan memberikan keadilan bagi masyarakat,” ucapnya.
Sementara itu, Ketua Komnas HAM, Anies Hidayah, menyoroti pentingnya pendekatan berbasis HAM dalam menangani konflik pertanahan. Ia menilai, sengketa agraria seringkali menyangkut sumber penghidupan masyarakat, terutama kelompok rentan.
“Konflik agraria ini bukan sekadar urusan administratif, tapi soal bagaimana masyarakat memperoleh keadilan dan kepastian atas tanah mereka. Karena itu, pendekatan HAM adalah hal mutlak,” ujar Anies.
Komnas HAM berharap, kolaborasi kelembagaan ini menghasilkan peta jalan yang konkret dan menjadi acuan bersama dalam menangani sengketa yang selama ini kerap berlarut-larut. Dengan pembagian peran yang jelas antar instansi, penyelesaian konflik diyakini bisa lebih sistematis dan adil.
Dalam pertemuan tersebut, Wamen Ossy turut didampingi Tenaga Ahli Bidang Administrasi Negara dan Good Governance, Adjie Arifuddin, serta sejumlah pejabat tinggi pratama dari Kementerian ATR/BPN. Dari pihak Komnas HAM, hadir jajaran pimpinan yang siap mendukung penuh proses penyusunan dan implementasi peta jalan penyelesaian konflik agraria berbasis HAM. (Gal/PK)
