POJOKKATA.COM, BANJARBARU – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengajak seluruh kepala daerah di Kalimantan Selatan untuk aktif mengawal empat program strategis nasional yang menjadi fokus Kementerian ATR/BPN. Seruan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pemerintah Daerah se-Kalimantan Selatan yang digelar di Gedung Idham Chalid, Komplek Kantor Gubernur Kalsel, Kamis (31/7).
Dalam paparannya, Nusron menyampaikan bahwa keberhasilan program-program strategis Kementerian ATR/BPN sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.
“Kami memiliki empat produk utama. Pertama, kebijakan dan layanan pertanahan. Kedua, Reforma Agraria. Ketiga, Pengadaan Tanah untuk Proyek Strategis Nasional. Dan keempat, kebijakan serta layanan tata ruang,” tegas Nusron.
Ia menekankan bahwa keempat program itu bersinggungan langsung dengan kewenangan pemerintah daerah. Misalnya, Reforma Agraria hanya bisa diterapkan di daerah yang menghadapi ketimpangan penguasaan lahan, sementara pengadaan tanah lebih erat dengan proyek strategis nasional yang belum tentu dimiliki tiap daerah.
Nusron mencontohkan pentingnya peran desa dan kelurahan dalam pembuatan sertipikat tanah. “Kami tidak bisa membuat sertipikat kalau surat keterangan dari desa atau kelurahan tidak ada. Kalau surat keterangannya salah, ya sertipikatnya pasti ikut salah,” ujarnya.
Situasi di lapangan menunjukkan bahwa kolaborasi antara pusat dan daerah bukan lagi pilihan, melainkan keharusan.
Ia menyoroti masih banyaknya kawasan yang belum terpetakan dan belum bersertipikat di Kalimantan Selatan, termasuk kawasan hutan seluas 1,6 juta hektare dan Areal Penggunaan Lain (APL) seluas 2,05 juta hektare.
“Pendaftaran bidang tanah ini adalah PR bersama. Pemerintah daerah harus memperkuat koordinasi agar proses ini berjalan cepat dan akurat,” pungkasnya.
Rakor ini juga dihadiri oleh Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda. Mendampingi Menteri Nusron, hadir pula Kepala Biro Humas dan Protokol Harison Mocodompis serta Kepala Kanwil BPN Provinsi Kalsel Abdul Azis dan jajaran. Sementara dari pihak daerah, hadir Gubernur, Bupati, dan Wali Kota se-Kalimantan Selatan. (Gal/PK)
