POJOKKATA.COM, PURWOREJO – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memacu langkah lewat Gerakan Masyarakat Pemasangan Tanda Batas (GEMAPATAS) 2025. Program ini diyakini menjadi pintu masuk percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang terintegrasi dalam Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP).
Sekretaris Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (Sesditjen SPPR), Yoga Suwarna, menegaskan, GEMAPATAS bukan seremoni belaka. “Ini tonggak penting mengawali akselerasi PTSL terintegrasi yang pengukurannya akan mulai dilakukan Agustus 2025,” ujarnya saat pencanangan GEMAPATAS di Purworejo, Kamis (7/8).
Tahun ini, targetnya tidak main-main: pengukuran dan pemetaan seluas 682.016 hektare atau sekitar 2 juta bidang tanah. Selain kerja teknis, gerakan ini juga mengajak masyarakat aktif memasang dan menjaga tanda batas tanah sesuai aturan. Tujuannya, kata Yoga, ada tiga: meningkatkan kesadaran masyarakat, mencegah konflik batas dengan tetangga, dan mengamankan aset tanah secara hukum.
Pencanangan dipimpin langsung Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, dan digelar serentak di 22 kabupaten di delapan provinsi—mulai Riau, Sumatra Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga Kalimantan. “GEMAPATAS adalah gerakan kolektif menuju kepastian hukum atas tanah yang berkeadilan dan berkelanjutan,” tegas Yoga.
Acara ini turut dihadiri Dirjen SPPR Virgo Eresta Jaya, Gubernur Jateng Ahmad Luthfi, jajaran Kanwil BPN, serta Forkopimda Jateng dan DIY. (Gal/PK)
