POJOKKATA.COM, Jakarta – Menyongsong Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia, pemerintah menegaskan kembali komitmennya untuk menghadirkan kesejahteraan bagi rakyat. Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Ossy Dermawan menyampaikan, Presiden Prabowo Subianto konsisten mendorong kepastian hukum atas tanah sebagai fondasi penting pembangunan nasional.
“Negara hadir untuk memberikan kepastian hukum atas tanah rakyat. Tanah bukan hanya soal aset, tetapi juga sumber kehidupan dan kesejahteraan,” ujar Ossy, di Jakarta, Rabu (13/8/2025).
Hingga Juli 2025, pendaftaran tanah sudah mencapai 122,7 juta bidang dari target nasional 126 juta bidang. Menurut Ossy, capaian ini menjadi pijakan kuat untuk mendorong iklim investasi, pemerataan ekonomi, dan pembangunan berkelanjutan.
Selain itu, program sertipikasi tanah wakaf juga terus digencarkan. Sejauh ini, sudah ada 272.237 bidang tanah wakaf yang berhasil disertipikasi.
“Ini bentuk tanggung jawab negara untuk menjamin kekuatan hukum rumah ibadah sekaligus mendukung lingkungan masyarakat yang inklusif,” tegasnya.
Langkah di sektor pertanahan itu sejalan dengan program prioritas pemerintah di bidang lain. Mulai dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sudah menjangkau 7 juta anak sekolah, Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang melayani 7 juta orang dan membuka 100 ribu lapangan kerja, hingga program Pembangunan dan Renovasi 3 Juta Rumah yang telah merampungkan 139 ribu unit sejak awal tahun.
Di bidang pendidikan, pemerintah juga telah membangun 100 titik Sekolah Rakyat untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan berkualitas. Sementara di sektor ekonomi kerakyatan, lebih dari 80 ribu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dibentuk untuk memperluas akses pembiayaan dan mendukung infrastruktur dasar.
“Seluruh capaian ini tidak lepas dari partisipasi masyarakat. Sinergi antara negara dan rakyat menjadi energi besar untuk mendorong kemajuan bangsa,” pungkas Ossy. (Gal/PK)
