POJOKKATA.COM, Jakarta – Anggaran pangan pada tahun 2026 memang naik signifikan, namun dinilai masih jauh dari cita-cita kedaulatan pangan. Hal itu disampaikan Anggota MPR RI dari Fraksi PKS, Riyono, usai menanggapi pidato tahunan Presiden dalam Sidang Tahunan MPR 2025.
Dalam diskusi Konstitusi dan Demokrasi Indonesia di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (20/8/2025), Riyono menilai alokasi anggaran pangan sebesar Rp164,5 triliun menunjukkan adanya optimisme sekaligus political will dari pemerintah. Meski begitu, angka itu dinilai belum cukup untuk menopang kebutuhan ideal.
“Kalau benar-benar ingin kedaulatan pangan dari hulu ke hilir, minimal anggarannya 10 persen dari APBN. Itu sekitar Rp370 triliun. Sekarang baru di angka 0,18 persen atau sekitar Rp50 miliar untuk pertanian dalam arti luas. Tapi angka Rp164 triliun itu sudah kemajuan,” ujarnya.
Riyono menyoroti masih banyak persoalan serius di lapangan, mulai dari keterlambatan distribusi bantuan pangan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) hingga tingginya harga beras di masyarakat.
Ia mengungkap, harga beras di sejumlah daerah kini berkisar Rp13 ribu hingga Rp13.500 per kilogram, naik dari harga normal Rp10 ribu hingga Rp11 ribu.
“Kalau ditanya mahal atau murah, jawabannya pasti mahal. Itu realitas yang dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Riyono juga menyinggung dominasi swasta dalam tata niaga beras. Menurutnya, negara hanya menguasai 3 sampai 4 persen pasar beras nasional, sementara sisanya dikuasai swasta.
“Kalau dibiarkan, kita hanya akan terjebak dalam lingkaran setan. Panen bagus, tapi harga tidak stabil. Negara harus hadir dan menguasai sektor pangan strategis,” jelasnya.
Meski begitu, Riyono tetap mendukung langkah pemerintah meningkatkan kapasitas produksi pangan, termasuk pencetakan dan optimalisasi lahan baru.
Ia mengingatkan target pencetakan 3 juta hektar lahan harus serius dijalankan, mengingat periode sebelumnya target 1 juta hektar hanya terealisasi separuhnya.
“Pertanian menyumbang 12,3 persen terhadap PDB dan menyerap tenaga kerja terbesar. Maka kenaikan anggaran harus dibarengi perbaikan tata kelola serta sinergi antar kementerian dan lembaga,” paparnya.
Ia menambahkan, pembahasan revisi Undang-Undang Pangan di Komisi IV DPR harus memperkuat peran Bulog dan Badan Pangan Nasional.
“Bulog dan Badan Pangan Nasional jangan hanya jadi operator. Mereka harus benar-benar memegang peran strategis,” pungkas Riyono. (Gal/PK)
