POJOKKATA.COM, Magetan – Suasana Forum Bicara Magetan di Harmadha Joglo, Rabu (15/10/2025), mendadak memanas. Dalam forum yang dihadiri berbagai kalangan—mulai jurnalis, aktivis, Ormas, LSM, hingga delapan perwakilan fraksi partai—aktivis Forum Rumah Kita, Rudi Setiawan atau akrab disapa Rugos, melontarkan kritik tajam kepada DPRD dan Pemkab Magetan.
Menurut Rugos, DPRD tidak boleh bersikap terlalu akrab dengan birokrasi.
Ia menilai masih banyak persoalan mendasar di Magetan yang belum terselesaikan, mulai dari ketimpangan ekonomi, masalah pendidikan, hingga buruknya transparansi pemerintahan.
“DPRD harus perang dengan birokrasi. Saya tidak rela DPRD dan Pemkab itu kompak. Karena jelas kesejahteraan dan keadilan belum terwujud di Magetan,” tegas Rugos di hadapan Wakil Bupati Magetan Kang Suyat dan Ketua DPRD Suratno yang hadir sebagai narasumber.
Rugos menyoroti banyak hal yang menurutnya menjadi bukti lemahnya keberpihakan pemerintah terhadap rakyat.
Ia mencontohkan sektor tambang yang tidak memberi manfaat optimal bagi masyarakat, pungutan sekolah yang dinilai membebani wali murid, serta data bantuan sosial yang amburadul dan tidak adil.
“PAD dari tambang tidak jelas, rakyat pemilik lahan juga tidak dapat apa-apa. Sekolah tarikannya berat, komite tidak punya kewenangan. Bansos juga tidak adil, datanya amburadul,” ungkapnya.
Selain itu, Rugos juga menyoroti fenomena maraknya “bank suwek” atau rentenir berkedok koperasi yang menjerat pelaku UMKM di Magetan.
Ia mendesak agar Pemkab mencari solusi melalui lembaga keuangan resmi seperti BPR agar pelaku usaha kecil tidak terus tercekik.
“Bank suwek itu bangsat, mematikan UMKM Magetan. Pemerintah harus turun tangan, ini darurat ekonomi rakyat kecil,” ujarnya lantang.
Dalam paparannya, Rugos juga menyinggung rendahnya tingkat keterbukaan informasi publik di Magetan.
Ia menyebut, berdasarkan data provinsi, Magetan menempati urutan ke-33 dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur dalam hal transparansi.
“Kalau keterbukaan informasi publik saja rendah, bagaimana masyarakat bisa percaya pada pemerintah? Ini jauh dari prinsip good government,” katanya.
Ia juga mengkritik banyaknya proyek yang dinilai mangkrak secara fungsi, seperti Kebun Refugia, Kebun Buah Srogo, Rumah Promosi Industri (RPM), Gedung Literasi, hingga Eko Bambu Park.
Menurutnya, hal itu mencerminkan lemahnya perencanaan dan evaluasi pemerintah daerah.
“Banyak fasilitas publik dibangun tapi tidak berfungsi. Itu harus dikaji ulang. Jangan cuma jadi pajangan,” ujar Rugos.
Aktivis yang dikenal vokal itu berharap DPRD Magetan benar-benar menjalankan fungsi pengawasan secara independen, bukan sekadar menjadi “teman baik” birokrasi.
“Kalau DPRD dan birokrasi terus berangkulan, rakyat yang jadi korban. DPRD harus berani bertempur, memperjuangkan kesejahteraan dan keadilan masyarakat,” pungkasnya.
Forum Bicara Magetan yang digelar bertepatan dengan peringatan hari lahir Asosiasi Perusahaan Media Magetan (APMM) itu berlangsung dinamis.
Sejumlah peserta menilai kritik yang disampaikan Rugos menjadi bahan refleksi bagi pemerintah daerah di Hari Jadi ke-350 Kabupaten Magetan. (Gal/PK)
