POJOKKATA.COM, Magetan – Usai mengikuti rapat koordinasi (rakor) dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko tak ingin berlama-lama. Setiba dari Jakarta, orang nomor satu di Bumi Reyog itu langsung menggelar rapat besar untuk menindaklanjuti hasil evaluasi lembaga antirasuah tersebut.
Dalam rakor yang digelar di Gedung Merah Putih KPK, Kang Giri –sapaan akrabnya– menerima sederet catatan penting terkait tata kelola keuangan daerah. Mulai dari pengelolaan pokok pikiran (pokir) DPRD, penyaluran hibah, hingga mekanisme pengadaan barang dan jasa melalui e-katalog.
“Pasti ada yang kurang patuh aturan. Padahal semua harus detail secara aturan dengan mekanisme yang mengedepankan kehati-hatian,” ujar Kang Giri, Senin (27/10/2025), dikutip dari Ponorogo.co.id.
Rakor yang diinisiasi Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Korsup) KPK itu merupakan bagian dari penguatan sistem pencegahan korupsi di seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur. Ponorogo sendiri mendapat giliran ke-23 dalam agenda tersebut.
Kang Giri mengaku bersyukur karena KPK melakukan assessment secara terbuka terhadap tata kelola keuangan Pemkab Ponorogo. “Pencegahan memang penting untuk tata kelola yang baik. Kesalahan yang terjadi selama ini harus jadi bahan perbaikan,” tegasnya.
Langsung Tindaklanjuti
Setelah kembali dari Jakarta, Kang Giri langsung mengumpulkan sekretaris daerah, inspektorat, kepala dinas, pejabat pembuat komitmen (PPK), hingga bagian pengadaan barang dan jasa. Rapat besar itu digelar untuk membahas tindak lanjut rekomendasi KPK, terutama terkait optimalisasi e-katalog lokal.
“Kami duduk bersama, termasuk dengan DPRD, supaya tidak ada lagi keterlambatan usulan atau kesalahan tanggal. Hal kecil seperti itu bisa berakibat fatal kalau tidak hati-hati,” terang bupati dua periode itu.
Menurutnya, pembenahan sistem bukan semata soal administrasi, melainkan memastikan setiap rupiah anggaran daerah tepat sasaran dan berdampak nyata bagi masyarakat. “KPK bukan hanya mengintip dari lubang jarum, tapi memahami betul bagaimana kami berproses. Termasuk keseriusan kami dalam pengentasan kemiskinan dan pengembangan pariwisata sebagai penggerak ekonomi daerah,” paparnya.
Kang Giri menegaskan, hasil evaluasi dari KPK harus dijadikan cermin bagi seluruh perangkat daerah. Ia ingin pengelolaan keuangan Pemkab Ponorogo semakin transparan, akuntabel, dan berorientasi manfaat.
“Saya ingin kita semua berkaca. Ke depan, jangan hanya administrasinya yang benar, tapi juga manfaatnya harus nyata. APBD harus bisa dipertanggungjawabkan dari output, outcome, sampai benefit-nya,” pungkasnya. (Gal/PK)
