POJOKKATA.COM, SEMARANG – Situasi pangan global kian mengkhawatirkan. Eskalasi konflik geopolitik, mulai perang Perang Iran–Israel yang melibatkan Amerika Serikat hingga dampak berkepanjangan Perang Rusia–Ukraina, disebut memberi tekanan serius terhadap harga dan ketersediaan pangan dunia.
Anggota Komisi IV DPR RI dari PKS, Riyono Caping, menilai kondisi tersebut memperparah ketidakseimbangan distribusi pangan global. Menurutnya, dunia saat ini menghadapi ancaman nyata krisis pangan.
“Tekanan dua perang besar ini membuat keseimbangan pangan global terganggu. Negara produsen cenderung menahan stok untuk kebutuhan sendiri,” ujarnya.
Ia menambahkan, kegagalan program global seperti Millennium Development Goals (MDGs) dalam menekan angka kelaparan menjadi pelajaran penting. Saat ini, sekitar satu miliar penduduk dunia masih terancam kelaparan. Sementara target Sustainable Development Goals (SDGs) poin kedua yang menargetkan penghapusan kelaparan pada 2030 juga dinilai berpotensi kembali meleset.
“Artinya, dunia belum mampu mengatur distribusi pangan secara adil. Pangan bahkan berubah menjadi komoditas politik yang kerap merugikan petani,” tegasnya.
Riyono menilai, pangan dan energi kini tidak sekadar kebutuhan dasar, melainkan telah menjadi instrumen kekuatan global. Dalam banyak kasus, negara produsen justru tetap berada dalam kondisi ekonomi lemah meski menjadi tulang punggung produksi.
Mengantisipasi potensi krisis, Riyono menyampaikan tiga langkah strategis yang perlu dilakukan pemerintah Indonesia.
Pertama, memperkuat ketersediaan pangan nasional sebagai fondasi kedaulatan. Ia menekankan pentingnya menjaga cadangan beras nasional yang saat ini telah menembus 4 juta ton, termasuk dari sisi kualitas dan tata kelola.
Kedua, memberikan perlindungan maksimal kepada petani sebagai produsen utama. Menurutnya, harga gabah kering panen (GKP) dan jagung yang saat ini relatif baik harus dipertahankan, bahkan diperkuat melalui skema insentif dan asuransi pertanian guna mengantisipasi risiko gagal panen akibat perubahan iklim.
Ketiga, menjaga komitmen anggaran sektor pertanian dan perikanan. Riyono menegaskan, anggaran sebesar Rp60 triliun tidak boleh terkena efisiensi, bahkan perlu ditambah untuk menghadapi ancaman krisis pangan global.
“Ketahanan pangan dan ketersediaan protein sangat bergantung pada sektor ini. Negara harus hadir memastikan pangan tetap terjangkau hingga ke pelosok,” tandasnya.
Ia menutup dengan peringatan bahwa dampak konflik global tidak boleh sampai membebani masyarakat melalui lonjakan harga pangan. Pemerintah diminta memastikan distribusi berjalan lancar agar kebutuhan pangan rakyat tetap terpenuhi. (Gal/PK)
