POJOKKATA.COM, JAKARTA – Kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menetapkan harga khusus bahan bakar minyak (BBM) solar bagi pengusaha nelayan sebesar Rp 15.000 per liter mendapat apresiasi dari anggota Komisi IV DPR RI Riyono Caping.
Namun, ia mengingatkan agar kebijakan tersebut diikuti dengan jaminan ketersediaan stok dan kelancaran rantai pasok hingga benar-benar diterima nelayan.
Riyono menilai keputusan tersebut menjadi bukti keberpihakan pemerintah terhadap nelayan yang selama ini terbebani lonjakan harga BBM.
“Pertama tentu kebijakan ini kita apresiasi dan menjadi bukti keberpihakan Presiden kepada nelayan. Jeritan akibat lonjakan harga BBM didengar oleh Presiden,” ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan harga BBM non-subsidi sempat menyentuh Rp 21.300 per liter. Pemerintah kemudian menetapkan harga khusus Rp 15.000 per liter untuk nelayan, berdasarkan rata-rata biaya produksi solar dalam negeri sebesar Rp 18.600 per liter. Dengan skema tersebut, pemerintah memberikan subsidi sekitar Rp 3.600 per liter.
Menurut Riyono, subsidi tersebut harus dimanfaatkan secara optimal untuk menjaga keberlangsungan usaha perikanan yang selama ini menjadi salah satu penyumbang penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
“Kita berharap subsidi Rp 3.600 per liter benar-benar diterima dan dimanfaatkan sebaik-baiknya demi keberlangsungan usaha sektor perikanan yang menopang PNBP dalam jumlah besar,” katanya.
Pemerintah sendiri menyiapkan kuota sebanyak 400.000 ton untuk enam bulan ke depan. Riyono meminta Pertamina memastikan distribusi BBM berjalan tanpa hambatan, mulai dari ketersediaan stok hingga penyalurannya kepada nelayan pemilik kapal berkapasitas 30 hingga 200 gross ton (GT).
“Kuota 400.000 ton dengan subsidi Rp 3.600 per liter harus diamankan Pertamina. Mulai dari stok hingga rantai pasoknya harus benar-benar sampai kepada nelayan yang memiliki kapal 30 sampai 200 GT,” tegasnya.
Ia menjelaskan, sektor perikanan tengah menghadapi tekanan karena aktivitas penangkapan ikan menurun sejak April 2026. Sejumlah wilayah penangkapan seperti Laut Natuna Utara, Maluku, Laut Jawa hingga Papua dilaporkan mengalami penurunan aktivitas yang berdampak pada pendapatan nelayan, buruh kapal, hingga perekonomian masyarakat pesisir.
Riyono menambahkan, biaya BBM mencapai sekitar 60 persen dari total modal operasional nelayan. Karena itu, kepastian pasokan BBM dinilai menjadi faktor penting untuk menjaga produktivitas sektor perikanan nasional.
“BBM adalah sekitar 60 persen modal bagi nelayan dan pemilik kapal untuk bisa bekerja. Kita harus memastikan sektor hulu, mulai penangkapan ikan hingga pengolahan dan ekspor perikanan, terus tumbuh,” pungkasnya. (Gal/PK)
