POJOKKATA.COM, MAGETAN – Persiapan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak Nasional 2027 dihadapkan pada persoalan kepastian hukum. Ketidakjelasan norma dalam regulasi pemilihan kepala desa dinilai berpotensi memicu persoalan hukum, tidak hanya bagi calon kepala desa, tetapi juga panitia penyelenggara hingga Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
Persoalan tersebut menjadi sorotan dalam diskusi publik dan seminar hukum yang digelar DPC Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI) Kabupaten Magetan di Rumah Makan Harmada Joglo Magetan, Sabtu (14/11/2026).
Mengusung tema “Menguji Antinomi Norma dalam Regulasi Pemilihan Kepala Desa: Kajian Yuridis Pasal 33 dan Pasal 118 UU Desa terhadap Pasal 39 PP Nomor 16 Tahun 2026”, forum tersebut membahas potensi pertentangan norma dalam regulasi pencalonan kepala desa.
Kegiatan itu dihadiri unsur pemerintahan desa, perwakilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), anggota DPRD Magetan, BPD, serta praktisi dan akademisi.
Ketua DPC APSI Kabupaten Magetan Zainal Faizin mengatakan, persoalan regulasi tersebut perlu segera mendapat perhatian pemerintah daerah, DPRD, maupun pemerintah pusat. Terlebih, tahapan menuju Pilkades 2027 membutuhkan landasan hukum yang jelas agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
Menurut dia, terdapat persoalan penafsiran terhadap Pasal 33 dan Pasal 118 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Terutama menyangkut persyaratan pencalonan dan pembatasan masa jabatan kepala desa.
Ketidakjelasan norma tersebut berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran saat proses verifikasi administrasi bakal calon kepala desa.
“Jangan sampai karena ketidakjelasan norma dalam undang-undang, justru muncul persoalan pidana,” tegas Zainal.
Dia mengingatkan, risiko hukum tidak hanya mengancam calon kepala desa yang membuat surat pernyataan persyaratan pencalonan. Panitia Pilkades dan BPD juga berpotensi terseret apabila meloloskan calon yang secara administratif maupun substantif bermasalah.
Zainal mencontohkan, di daerah lain pernah muncul persoalan hukum dalam pelaksanaan Pilkades yang berkaitan dengan dugaan pemalsuan surat pernyataan persyaratan pencalonan. Berdasarkan informasi yang diterimanya, persoalan tersebut bahkan disebut melibatkan hampir 20 desa dalam satu kabupaten.
Pengalaman itu, lanjut dia, harus menjadi peringatan bagi Magetan. Sebab, persoalan administrasi pencalonan tidak bisa dipandang sebatas kelengkapan berkas ketika menyangkut kebenaran dokumen dan pertanggungjawaban hukum.
“Kalau seseorang secara faktual sudah menjabat dua periode, tetapi membuat surat pernyataan dengan redaksional yang seolah-olah belum memenuhi kondisi tersebut, ini berpotensi menjadi persoalan hukum. Ketika panitia meloloskan, kemudian BPD tidak menjalankan pengawasan sebagaimana mestinya, persoalannya bisa merembet ke banyak pihak,” jelasnya.
Zainal mengungkapkan, sejumlah kepala desa petahana maupun pihak yang berencana maju dalam Pilkades 2027 telah mendiskusikan persoalan tersebut. Kekhawatiran mereka bukan semata-mata berkaitan dengan peluang pencalonan, melainkan juga perlindungan hukum bagi seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Pilkades.
Menanggapi persoalan tersebut, Anggota DPRD Magetan Pangayoman menyebut terdapat sejumlah alternatif yang bisa ditempuh untuk mengantisipasi persoalan regulasi Pilkades 2027.
Dia mengakui, ketentuan mengenai pembatasan masa jabatan kepala desa masih memerlukan kejelasan dalam penerapannya. Sebab, terdapat ketentuan yang mengatur pembatasan masa jabatan, tetapi juga terdapat norma yang membuka kemungkinan pengecualian dalam kondisi tertentu.
Menurut Pangayoman, salah satu langkah yang bisa dilakukan adalah membenahi administrasi pencalonan agar seluruh dokumen dan persyaratan calon benar-benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Selain itu, DPRD Magetan saat ini juga tengah menyusun perda inisiatif yang diharapkan dapat menjadi landasan teknis sekaligus mengantisipasi persoalan penyelenggaraan Pilkades.
“Alternatifnya banyak. Satu dengan menata administrasinya. Kedua, kita sedang menyusun perda inisiatif DPRD. Bisa juga siapa tahu nanti ada perubahan undang-undangnya atau ada yang melakukan uji materi atau judicial review ke MK,” ungkapnya.
Alternatif lainnya adalah menunggu terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) yang diharapkan dapat memperjelas ketentuan pelaksanaan Pilkades. Jika waktu penyelenggaraan semakin dekat sementara aturan belum memberikan kepastian, DPRD juga membuka kemungkinan melakukan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri.
Pangayoman menegaskan, kehati-hatian diperlukan dalam menyusun regulasi maupun memproses administrasi pencalonan. Sebab, meskipun aturan daerah nantinya sudah disahkan, persoalan tetap bisa muncul apabila dokumen administrasi calon tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
“Kalau peraturannya sudah jadi, ternyata administrasinya bisa dipermasalahkan, ya pasti ada risiko di situ. Makanya kita harus hati-hati agar tidak terjadi persoalan,” tegasnya.
Dia juga berharap pembahasan regulasi tidak hanya dilakukan oleh pemerintah daerah dan DPRD. Partisipasi masyarakat, termasuk unsur pemerintahan desa, BPD, praktisi hukum, dan akademisi, dinilai penting untuk mencari jalan keluar bersama.
Menurutnya, diskusi publik seperti yang diselenggarakan APSI Magetan menjadi ruang penting untuk menyerap masukan sekaligus mengidentifikasi potensi persoalan sebelum Pilkades dilaksanakan.
“Harapan kami nantinya juga ada partisipasi masyarakat seperti ini. Bagus, mencari jalan keluar bersama-sama,” pungkasnya.
Sementara itu, Zainal kembali menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh membiarkan persoalan tersebut berlarut-larut. Kepastian regulasi harus disiapkan sebelum tahapan Pilkades dimulai agar penyelenggaraan demokrasi di tingkat desa tidak justru memunculkan persoalan pidana.
“Jangan sampai Pilkades yang seharusnya menjadi sarana demokrasi untuk mewujudkan kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat desa, justru berujung pada persoalan pidana. Pemerintah harus hadir memberikan kepastian hukum, sehingga calon kepala desa, panitia, maupun BPD tidak menjadi korban ketidakjelasan regulasi,” pungkasnya. (Gal/PK)
