POJOKKATA.COM, PONOROGO – Peredaran rokok ilegal masih menjadi pekerjaan rumah yang membutuhkan keterlibatan banyak pihak. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo pun memperkuat langkah pencegahan melalui edukasi dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap ketentuan cukai.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfo) Kabupaten Ponorogo, Sapto Djatmiko Tjipto Rahardjo, mengatakan, pemberantasan rokok ilegal tidak bisa hanya mengandalkan penindakan hukum. Masyarakat juga harus dibekali pemahaman agar mampu mengenali ciri-ciri rokok ilegal sekaligus tidak terlibat dalam peredarannya.
Menurut Sapto, ada sejumlah modus pelanggaran cukai yang perlu diwaspadai. Mulai rokok tanpa pita cukai alias rokok polos, penggunaan pita cukai palsu, pita cukai bekas, hingga pita cukai yang tidak sesuai dengan peruntukannya.
“Masyarakat tidak hanya berperan sebagai konsumen, tetapi juga menjadi garda terdepan dalam pengawasan. Jangan mudah tergiur harga murah rokok ilegal, karena setiap batang rokok legal yang dibeli mengandung kontribusi cukai yang nantinya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan,” terangnya, Jumat (6/11/2026).
Dia menegaskan, edukasi preventif harus menjadi langkah awal sebelum pengawasan dan penindakan dilakukan. Sebab, pemahaman masyarakat menjadi salah satu kunci untuk memutus mata rantai perdagangan rokok ilegal.
Untuk itu, Dinas Kominfo Ponorogo turut mengambil peran dalam penyebarluasan informasi. Sejumlah media digunakan untuk menyampaikan ketentuan cukai, di antaranya pemasangan poster, baliho, serta publikasi melalui media massa. Sosialisasi secara langsung kepada masyarakat juga terus dilakukan.
“Penekanan pada edukasi sangat penting agar masyarakat memahami aturan dan tidak terlibat dalam peredaran maupun perdagangan rokok ilegal. Pencegahan harus berjalan beriringan dengan pengawasan dan penindakan,” jelasnya.
Sapto juga menekankan pentingnya sinergi lintas sektor. Satpol PP, Bea Cukai, aparat penegak hukum, hingga masyarakat harus bergerak bersama mempersempit ruang peredaran barang kena cukai ilegal di wilayah Ponorogo.
Di sisi lain, kepatuhan terhadap ketentuan cukai juga berkaitan dengan penerimaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Dana tersebut dialokasikan untuk mendukung sejumlah program prioritas daerah.
Di antaranya peningkatan pelayanan kesehatan, kesejahteraan masyarakat, serta penegakan hukum di bidang cukai.
Karena itu, pemberantasan rokok ilegal bukan semata tanggung jawab aparat. Kesadaran pelaku usaha untuk mematuhi aturan serta ketelitian konsumen dalam memilih produk turut menentukan efektivitas pengawasan.
Melalui edukasi berkelanjutan, pengawasan terpadu, dan partisipasi publik, Pemkab Ponorogo berharap peredaran rokok ilegal dapat ditekan. Dengan begitu, penerimaan negara dari sektor cukai tetap terjaga dan manfaatnya bisa dirasakan lebih luas oleh masyarakat. (Gal/PK)
