POJOKKATA.COM, Jakarta – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Negara (ATR/BPN), Nusron Wahid, menerima audiensi Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Aminuddin Ma’ruf, bersama jajaran direksi dan perwakilan sejumlah perusahaan BUMN, Rabu (30/4), di kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta. Pertemuan tersebut menjadi forum ketiga yang digelar untuk membahas empat isu krusial dalam tata kelola aset milik negara.
Dalam sambutannya, Menteri Nusron menggarisbawahi empat isu utama yang menjadi perhatian bersama antara Kementerian ATR/BPN dan Kementerian BUMN. “Ada empat hal yang menjadi fokus kita. Pertama, dimensi tata ruang, terutama terkait Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR). Kedua, percepatan sertipikasi aset. Ketiga, penanganan tumpang tindih dokumen. Dan keempat, penyelesaian sengketa atau persoalan aset yang belum terselesaikan,” ujar Nusron.
Ia mendorong BUMN untuk memaparkan aset-aset prioritas yang perlu ditangani dalam kurun waktu satu tahun ke depan agar proses legalisasi dan pengelolaan dapat berjalan lebih efektif.
Wakil Menteri BUMN, Aminuddin Ma’ruf, mengapresiasi dukungan Kementerian ATR/BPN yang dinilainya sangat membantu mempercepat penyelesaian berbagai permasalahan pertanahan yang selama ini menghambat optimalisasi aset strategis BUMN.
“Karena kita diberi atensi seperti ini, alhamdulillah proses penanganannya bisa lebih cepat. Setidaknya ada 23 isu utama yang kami siapkan untuk dipaparkan. Nanti akan ada PIC (person in charge) dari masing-masing pihak untuk mengawal komunikasi dan pelaksanaan tindak lanjut,” ujar Aminuddin.
Pertemuan ini turut dihadiri oleh sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN, yang akan menjadi garda depan dalam mendukung percepatan administrasi pertanahan BUMN di berbagai sektor. (Gal/PK)
