POJOKKATA.COM, JAKARTA – Kepastian hukum atas tanah dinilai sebagai fondasi utama bagi setiap upaya pembangunan nasional. Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), saat menyerahkan 1.120 sertipikat hak milik kepada transmigran asal Kabupaten Sukabumi, Rabu (18/6).
Dalam acara yang digelar di Kantor Kementerian Transmigrasi itu, AHY memberikan apresiasi tinggi kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Ia menyebut bahwa kementerian tersebut memegang peran vital dalam membuka jalan bagi pembangunan dan investasi.
“Saya punya keyakinan bahwa Kementerian ATR/BPN memiliki peran yang sangat penting. Semua pembangunan, baik di Jawa maupun luar Jawa, selalu berawal dari satu hal: lahan. Kalau status lahan tidak jelas, tidak akan ada yang berani membangun. Bahkan investasi pun tidak akan datang,” tegas AHY dalam sambutannya.
Menurutnya, kepastian hukum atas tanah tidak hanya menyangkut administrasi semata. Lebih dari itu, sertipikat tanah memberikan rasa aman, meningkatkan kepercayaan diri masyarakat, dan membuka akses terhadap berbagai layanan ekonomi.
“Selama belasan hingga puluhan tahun hidup di atas lahan tanpa sertipikat, hidup seperti itu tentu tidak nyaman. Penuh rasa waswas dan kekhawatiran. Bahkan bisa mengikis kepercayaan diri dalam membangun kehidupan dan usaha,” imbuh AHY.
Pernyataan tersebut sejalan dengan kisah Kamela Tifah, salah satu penerima sertipikat. Warga transmigran asal Sukabumi itu menanti legalitas atas tanah yang ia tempati selama 23 tahun.
“Saya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah, terutama Bapak Presiden Prabowo Subianto. Selama 23 tahun ini saya menanti sertipikat ini. Akhirnya saya menerima, dan sudah ada di tangan saya,” ungkap Kamela haru.
Penyerahan sertipikat dilakukan secara simbolis oleh Menko AHY bersama Wakil Menteri ATR/Waka BPN Ossy Dermawan dan Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman. Turut hadir pula Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi, Bupati Sukabumi Asep Japar, serta jajaran pejabat tinggi dari kementerian dan lembaga terkait. (Gal/PK)
