POJOKKATA.COM, Palu — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengingatkan pentingnya percepatan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di seluruh daerah, khususnya di Pulau Sulawesi. Seruan itu disampaikan dalam Forum Koordinasi Pembangunan Wilayah Berbasis Penataan Ruang Pulau Sulawesi yang digelar di Gedung DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Kamis (10/7).
“Langkah pertama yang saya minta kepada kepala daerah saat baru dilantik adalah merevisi RTRW masing-masing, baik provinsi maupun kabupaten/kota,” tegas Menteri Nusron di hadapan para kepala daerah se-Sulawesi.
Menurutnya, RTRW adalah fondasi arah pembangunan wilayah, namun sifatnya masih terlalu umum untuk bisa dijadikan acuan pengambilan keputusan strategis, terutama dalam hal pemanfaatan ruang. Karena itu, perlu diturunkan lagi menjadi dokumen RDTR yang lebih operasional dan detail.
“Kalau hanya mengandalkan RTRW, pasti akan muncul bias dan distorsi dalam pengambilan keputusan. Maka, RTRW kabupaten/kota harus diturunkan menjadi RDTR,” ujarnya.
Menteri Nusron juga membeberkan bahwa secara nasional kebutuhan RDTR mencapai 2.000 dokumen. Namun hingga kini, baru tersedia 695 RDTR. Di Pulau Sulawesi sendiri, dari target 451 dokumen, masih kurang 361. Perinciannya, Sulawesi Utara kekurangan 59 RDTR, Sulawesi Tenggara 96, Sulawesi Barat 21, Sulawesi Selatan 111, Sulawesi Tengah 51, dan Gorontalo 23.
Untuk mengejar ketertinggalan tersebut, ia mengajak semua pihak mengambil tanggung jawab bersama. “Supaya tidak ada saling menyalahkan, kita harus sharing the pain, sharing the gain. Sepertiga jadi tanggung jawab pusat, sepertiga provinsi, sepertiga lagi kabupaten/kota,” terang Nusron.
Ia menekankan, kolaborasi lintas pemerintah adalah kunci untuk mendorong pembangunan berkelanjutan dan investasi yang sehat. “Semuanya kita bahu-membahu menjaga tata ruang demi keberlanjutan pembangunan dan investasi,” pungkasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG), Muh. Aris Marfai, secara simbolis menyerahkan peta dasar skala 1:5.000 kepada lima pemerintah provinsi di Sulawesi. Peta ini menjadi penanda bahwa Pulau Sulawesi menjadi wilayah pertama di Indonesia yang seluruhnya telah dipetakan secara detail. Keberadaan peta ini sangat vital untuk mendukung percepatan perizinan, investasi, dan meminimalisasi tumpang tindih lahan.
Forum ini turut dihadiri oleh jajaran pejabat tinggi Kementerian ATR/BPN, di antaranya Dirjen Tata Ruang Suyus Windayana, Staf Khusus Reforma Agraria Rezka Oktoberia, dan Kepala Kantor Wilayah BPN Sulawesi Tengah Muhammad Tansri. (Gal/PK)
