POJOKKATA.COM, PALU – Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di Pulau Sulawesi jadi perhatian serius pemerintah pusat. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengajak seluruh kepala daerah di Sulawesi untuk berbagi tanggung jawab dalam mempercepat penyusunan RDTR yang masih jauh dari target.
Dari total kebutuhan 451 RDTR di Sulawesi, baru 90 yang rampung. Artinya, masih ada 361 dokumen yang belum tersusun. Sementara secara nasional, dari 2.000 RDTR yang dibutuhkan, baru 695 yang berhasil disusun.
“Supaya kita tidak saling menyalahkan soal lambatnya penyusunan RDTR, kita harus sharing the pain, sharing the gain, antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah,” ujar Nusron dalam Forum Koordinasi Pembangunan Wilayah Berbasis Penataan Ruang Pulau Sulawesi, di Gedung DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Kamis (10/7).
Nusron menegaskan, pembagian tanggung jawab penyusunan RDTR harus proporsional: sepertiga ditangani pusat melalui Kementerian ATR/BPN, sepertiga jadi kewajiban provinsi, dan sepertiga lagi diselesaikan oleh pemerintah kabupaten/kota.
Namun, karena secara regulasi pemerintah provinsi tidak memiliki kewenangan langsung menyusun RDTR, ia mengusulkan mekanisme hibah dari provinsi ke kabupaten/kota agar landasan hukumnya tetap kuat. “Supaya legal standing-nya jelas,” tegas Nusron.
Rinciannya, kebutuhan RDTR di masing-masing provinsi di Sulawesi adalah: Sulawesi Selatan (111 dokumen), Sulawesi Tenggara (96), Sulawesi Utara (59), Sulawesi Tengah (51), Gorontalo (23), dan Sulawesi Barat (21).
Forum ini juga dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Dalam sambutannya, AHY menekankan pentingnya sinergi antarlembaga untuk menghasilkan RDTR yang berkualitas.
“Terima kasih atas kerja keras yang dilakukan oleh BIG selama ini untuk menghadirkan peta berskala besar 1:5.000. Ini menjadi fondasi penting dalam perencanaan ruang,” kata AHY, mengapresiasi kerja kolaboratif antara Badan Informasi Geospasial (BIG), Kementerian ATR/BPN, dan seluruh pemangku kepentingan.
Dalam kesempatan itu, Kepala BIG, Muh. Aris Marfai, menyerahkan peta dasar skala 1:5.000 kepada lima pemerintah provinsi di Pulau Sulawesi. Sulawesi pun tercatat sebagai pulau pertama di Indonesia yang wilayahnya telah sepenuhnya dipetakan secara detail. Peta ini menjadi kunci dalam percepatan investasi, pembangunan, hingga perizinan yang berbasis tata ruang.
Menteri Nusron hadir didampingi Dirjen Tata Ruang, Suyus Windayana; Staf Khusus Bidang Reforma Agraria, Rezka Oktoberia; serta sejumlah pejabat tinggi pratama Kementerian ATR/BPN. Kepala Kanwil BPN Sulawesi Tengah, Muhammad Tansri, turut menyambut kedatangan rombongan pusat bersama jajaran. (Gal/PK)
