POJOKKATA.COM, Jakarta – Di tengah ramainya protes mahasiswa soal pajak dan etika pejabat negara, isu pagar laut kembali menyeruak. Kali ini bukan di Tangerang atau Bekasi, melainkan di kawasan Cilincing, Jakarta Utara.
Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Riyono Caping, angkat bicara setelah banyak mendapat laporan dari relawan dan netizen. “Banyak video masuk ke saya. Relawan dan warga tanya, benar atau tidak ada pagar laut beton di Cilincing?” ujarnya.
Menurut Riyono, kasus Cilincing berbeda dengan pagar laut bambu di Tangerang dan Bekasi yang sempat heboh pada 2022 lalu. Saat itu, ia sendiri yang mengungkap, hingga Presiden memerintahkan pembongkaran karena tak berizin.
“Kalau di Bekasi, izin KPPRL-nya (Kesesuaian Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut) tidak ada, makanya jelas ilegal. Tapi di Cilincing ini ternyata ada izin resmi dari KKP sejak 2023,” jelas Ketua DPP PKS tersebut.
Meski berizin, Riyono menegaskan persoalan tak selesai hanya dengan dokumen. Dari pengecekan lapangan dan dialog dengan nelayan, muncul keluhan soal dampak pagar beton tersebut.
Arus laut berubah, sedimentasi meningkat, pendangkalan makin parah, dan nelayan harus melaut lebih jauh. “Ini jelas mempersulit mata pencaharian mereka,” tegasnya.
Ia menekankan, pembangunan apapun di negeri ini harus mengutamakan rakyat.
“Kepentingan nelayan harus nomor satu. Jangan sampai proyek yang katanya demi ekonomi, justru bikin pendapatan warga pesisir turun,” tambahnya.
Riyono mendorong semua pihak, termasuk pemerintah dan perusahaan pemilik pagar laut beton, untuk duduk bersama mencari solusi.
“Pembangunan harus berdampak langsung positif ke masyarakat. Negara wajib mendahulukan kepentingan rakyat sebelum kepentingan swasta,” pungkasnya. (Gal/PK)
