POJOKKATA.COM, Jakarta – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, memberikan apresiasi kepada Komisi II DPR RI atas dukungannya terhadap kenaikan pagu anggaran Kementerian ATR/BPN tahun 2026. Hal itu disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI di Gedung Nusantara, Senin (15/9).
“Atas nama Kementerian ATR/BPN dan mewakili Bapak Menteri, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas dukungan Bapak Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi II. Harapan kami, peningkatan anggaran ini bisa memberikan dampak nyata dan manfaat langsung kepada masyarakat,” ujar Ossy.
Ossy menegaskan, sekitar 80 persen tugas dan fungsi ATR/BPN berkaitan langsung dengan pelayanan publik. Karena itu, tambahan anggaran 2026 bakal difokuskan pada dua aspek utama: perbaikan sistem layanan dan penguatan sumber daya manusia (SDM).
“Fokus pertama adalah penyederhanaan dan perbaikan business process baik di pusat maupun daerah. Kementerian ATR/BPN memiliki 527 satker di seluruh Indonesia. Maka, pelayanan harus semakin mudah, cepat, tapi tetap akurat karena produk yang kami hasilkan bersifat hukum,” jelasnya.
Sementara itu, penguatan SDM dilakukan melalui rotasi penugasan pegawai di berbagai daerah. “Kami ingin mengatur tour of duty dan tour of area agar personel tidak terjebak di zona nyaman. Dengan begitu, kualitas pelayanan bisa meningkat secara menyeluruh,” tambahnya.
Dalam forum tersebut, sejumlah anggota Komisi II menyoroti program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang menjadi prioritas ATR/BPN. Menanggapi hal itu, Ossy memaparkan capaian dan target PTSL. Pada 2024, target sertifikasi tanah hampir 5 juta bidang. Namun, di 2025 sempat turun menjadi 1,3 juta bidang. Dengan dukungan DPR, target 2026 kembali naik menjadi 1,9 juta bidang.
“Sejak PTSL diluncurkan 2016, kita sudah mencatat kemajuan signifikan. Tetapi masih ada sekitar 25 persen dari total 126 juta bidang tanah yang belum tersertipikasi. Ini yang terus kita kejar,” terangnya.
Ossy menekankan, percepatan PTSL sangat penting untuk mencegah konflik dan sengketa pertanahan di masa depan. “Kami berharap dukungan dan pengawasan dari Komisi II terus berlanjut agar manfaat PTSL semakin dirasakan masyarakat,” pungkasnya. (Gal/PK)
