POJOKKATA.COM, PONOROGO – Peringatan Hari Buruh Internasional di Ponorogo diwarnai aksi damai kalangan mahasiswa, Jumat (1/5/2026) sore. Puluhan mahasiswa lintas kampus menggelar “panggung ekspresi” di depan Gedung DPRD Ponorogo, Jalan Alon-alon Timur.
Aksi yang dimotori Generasi Peduli Ponorogo (GPP) itu berlangsung sejak pukul 14.00 hingga 17.50.
Sekitar 50 peserta dari unsur Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), PMII, hingga HMI terlibat dalam kegiatan tersebut. Mereka menyuarakan aspirasi lewat orasi, pembacaan puisi, musik akustik, hingga doa lintas agama.
Sejumlah spanduk dibentangkan. Di antaranya bertuliskan “Buruh Bukan Budak”, “Pejabat Sejahtera, Buruh Sengsara”, hingga “Keadilan bagi Rakyat yang Mana”. Aksi diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Padamu Negeri.
Koordinator aksi, Ulil Arzaq, mengatakan kegiatan ini menjadi ruang aman bagi mahasiswa untuk menyalurkan keresahan sosial. “Ini gabungan BEM se-Ponorogo, organisasi ekstra, termasuk PMII dan HMI. Kami ingin tetap bisa menyuarakan pendapat secara kreatif,” ujarnya.
Menurut dia, aksi tersebut lahir dari kegelisahan kolektif mahasiswa terhadap berbagai persoalan sosial belakangan ini. Mulai dari kasus ketenagakerjaan hingga isu kesehatan mental generasi muda. “Ini juga bagian dari merawat gerakan kolektif mahasiswa agar tetap hidup,” tegasnya.
Dalam orasi yang disampaikan bergantian, mahasiswa menyoroti dua isu utama. Yakni sektor ketenagakerjaan dan pendidikan. Pada isu buruh, mereka mengkritisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, khususnya terkait fleksibilitas outsourcing yang dinilai membuka celah eksploitasi tenaga kerja.
“Kami menilai pasal outsourcing itu karet dan berpotensi merugikan buruh,” kata Ulil.
Selain itu, mahasiswa juga menyinggung nasib guru honorer yang dinilai masih jauh dari kata sejahtera. Mereka mendesak pemerintah memberikan perhatian serius terhadap peningkatan upah dan perlindungan tenaga pendidik.
Mahasiswa menyoroti masih tingginya kasus kekerasan seksual terhadap pekerja perempuan. Mereka mendorong keberanian korban untuk bersuara dan menuntut perlindungan yang lebih kuat.
Aksi juga diwarnai pembacaan puisi bertema “Marsinah” oleh perwakilan peserta perempuan. Menjelang akhir kegiatan, peserta menyalakan lilin dan menggelar doa bersama lintas agama sebagai simbol solidaritas.
Ketua DPRD Ponorogo, Dwi Agus Prayitno, yang hadir langsung, menyatakan pihaknya terbuka terhadap aspirasi masyarakat.
“DPRD adalah ruang sah untuk menyampaikan pendapat. Kami menyimak seluruh rangkaian aksi ini,” ujarnya.
Dia mengakui isu yang disampaikan, terutama terkait hak buruh dan kesejahteraan guru, menjadi perhatian bersama. DPRD, lanjutnya, akan menindaklanjuti aspirasi tersebut melalui pembahasan lintas sektor.
“Ini menjadi catatan penting untuk ditindaklanjuti dalam kebijakan daerah,” tandasnya.
Aksi berlangsung tertib dengan pengamanan dari aparat gabungan, terdiri dari satu SSK Polres Ponorogo, Satpol PP, Dishub, serta Dinas PMK.
Melalui panggung ekspresi ini, mahasiswa mencoba mengaitkan persoalan kesejahteraan buruh dengan kualitas pendidikan. Pesan yang ingin ditegaskan: masa depan pendidikan tak bisa dilepaskan dari kondisi sosial-ekonomi para pekerja hari ini. (Gal/PK)
