POJOKKATA.COM, JAKARTA – Anggota Komisi IV DPR RI Riyono Caping mendorong penguatan pengawasan illegal fishing melalui pemanfaatan teknologi tinggi. Hal itu menyusul pernyataan Presiden Prabowo Subianto dalam sidang paripurna DPR terkait masih maraknya kapal asing yang mencuri sumber daya ikan di perairan Indonesia.
Menurut Riyono, besarnya potensi ekonomi maritim Indonesia harus dibarengi dengan pengawasan yang kuat agar kekayaan laut nasional tidak terus dinikmati pihak asing. Dia menyebut potensi ekonomi biru Indonesia mencapai Rp 3.000 triliun.
“Potensi ekonomi biru maritim kita senilai Rp 3.000 triliun lebih, minimal setara APBN dalam satu tahun. Kehilangan akibat illegal fishing bisa mencapai Rp 300 triliun. Kalau lima tahun saja bisa diselamatkan, ada Rp 1.500 triliun untuk membiayai dan membangun sektor maritim kita,” ujarnya.
Politikus dari dapil Jatim VII itu menjelaskan, pengawasan saat ini terus diperkuat melalui kelompok pengawas masyarakat (pokwasmas) berbasis kearifan lokal. Skema tersebut dinilai efektif untuk pengawasan preventif di wilayah 0 hingga 4 mil laut.
Namun, untuk kawasan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), dibutuhkan kapasitas pengawasan lebih besar yang dilakukan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) berbasis teknologi modern.
“Pengawasan terhadap illegal fishing harus berbasis teknologi tinggi, mulai dari kapal pengawas yang handal, SDM terlatih, peta pengawasan real time, laporan pelanggaran berbasis satelit, hingga Big Data dan Vessel Monitoring System (VMS) yang mampu memberikan pengawasan presisi sampai 90 persen,” katanya.
Riyono juga menyoroti laporan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Ditjen PSDKP yang sepanjang 2025 telah melakukan berbagai penindakan terhadap praktik illegal dan unreported fishing dengan valuasi mencapai Rp 15 triliun.
Selain pengawasan laut, dia meminta pemerintah mengoptimalkan jalur udara untuk mendeteksi aktivitas pencurian sumber daya kelautan.
“Pengawasan melalui jalur udara juga harus kita optimalkan. Adanya pesawat pengawas mutlak dilakukan. Cina sudah menggunakan kamera tingkat tinggi dengan presisi yang mampu mendeteksi pencurian sumber daya kelautan dalam hitungan detik,” tambahnya.
Dia menilai pengawasan menjadi garda terdepan dalam penyelamatan sumber daya ikan nasional. Karena itu, dukungan politik anggaran dan penguatan teknologi bagi PSDKP harus menjadi prioritas pemerintah.
“PSDKP harus diberikan porsi besar dalam anggaran. Itu kunci penyelamatan sumber daya kelautan dan perikanan nasional kita,” pungkasnya. (Gal/PK)
