POJOKKATA.COM, PONOROGO – Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Perwakilan Petani, Peternak, dan Pekerja Lokal (APPPL) Kabupaten Ponorogo menggelar aksi damai mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di depan Gedung DPRD Ponorogo, Jumat (3/7/2026). Aksi yang diikuti sekitar 500 peserta itu juga diikuti supplier dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) serta tenaga kerja dan relawan SPPG.
Peserta datang menggunakan kendaraan roda dua dan roda empat sambil membawa bendera, banner, poster, pamflet, serta didukung perangkat sound system dan panggung aspirasi di depan kantor DPRD. Selama aksi, massa menyampaikan orasi dan membentangkan berbagai poster berisi dukungan sekaligus tuntutan agar pelaksanaan MBG berpihak kepada masyarakat lokal.
Aksi tersebut langsung direspons pimpinan DPRD Ponorogo. Ketua DPRD Ponorogo Dwi Agus Prayitno didampingi Wakil Ketua Pamuji dan Anik Suharto turun menemui massa dan menggelar audiensi terbuka bersama perwakilan APPPL, supplier dapur SPPG, serta tenaga kerja dan relawan SPPG.
Dalam pertemuan itu, Dwi Agus menegaskan DPRD Ponorogo berkomitmen menerima dan meneruskan seluruh aspirasi masyarakat kepada pemerintah pusat. DPRD juga menyatakan siap mengawal tuntutan tersebut hingga terdapat keputusan dari pemerintah pusat.
“Kami berkomitmen menerima dan meneruskan seluruh aspirasi yang disampaikan. DPRD juga akan terus mengawal seluruh tuntutan hingga ada keputusan dari pemerintah pusat,” ujarnya.
Ia juga menyatakan DPRD akan menjalankan fungsi dan kewenangannya sebagaimana mestinya, termasuk menandatangani dokumen berisi tuntutan yang disampaikan APPPL sebagai bentuk dukungan terhadap aspirasi masyarakat.
Dalam pernyataan sikapnya, APPPL menegaskan delapan poin utama, di antaranya keberpihakan kepada petani, peternak, UMKM, dan tenaga kerja lokal sebagai pilar utama Program MBG. Massa juga meminta stabilitas harga hasil pertanian dan peternakan tetap dijaga, tata kelola program dievaluasi secara menyeluruh, pengawasan diperketat, serta penegakan hukum dilakukan tanpa pandang bulu apabila ditemukan pelanggaran maupun tindak korupsi.
Selain itu, APPPL mendorong pemanfaatan produk lokal dalam penyediaan bahan pangan MBG agar ekonomi masyarakat bawah tumbuh. Mereka juga menekankan pentingnya efektivitas penggunaan anggaran tanpa mengurangi hak masyarakat memperoleh layanan gizi.
Menurut Dwi Agus, Program Makan Bergizi Gratis telah memberikan dampak positif terhadap perekonomian Ponorogo karena mampu menyerap hasil pertanian dan peternakan masyarakat dengan harga yang lebih baik.
“Program Makan Bergizi Gratis terbukti memberikan dampak positif bagi perekonomian Ponorogo. Hasil pertanian dan peternakan masyarakat bisa terserap dengan harga yang lebih baik sehingga roda ekonomi daerah ikut bergerak,” katanya.
Ia berharap seluruh dapur SPPG ke depan benar-benar memanfaatkan bahan pangan lokal sekaligus menyerap tenaga kerja asal Ponorogo sehingga manfaat program dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Menanggapi tuntutan agar Program MBG tetap berjalan selama masa libur sekolah, Dwi Agus menjelaskan kebijakan tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Meski demikian, DPRD Ponorogo memastikan seluruh aspirasi yang disampaikan massa akan diteruskan kepada pemerintah pusat untuk menjadi bahan pertimbangan. (Gal/PK)
