POJOKKATA.COM, PONOROGO – Pucuk pimpinan eksekutif dan legislatif di Kabupaten Ponorogo sama-sama mengakomodasi aspirasi ratusan massa yang menggelar aksi damai mendukung kelanjutan program Makan Bergizi Gratis (MBG), Jumat (3/7/2026). Massa yang mengatasnamakan aliansi peternak, petani, pelaku UMKM, dan pekerja itu mendatangi Kantor Bupati Ponorogo serta Gedung DPRD.
Plt Bupati Ponorogo Lisdyarita yang menemui langsung para pengunjuk rasa menyatakan memahami aspirasi masyarakat terkait pelaksanaan program prioritas pemerintah pusat tersebut. Menurut perempuan yang akrab disapa Bunda Lis itu, MBG memang harus dioptimalkan untuk memberdayakan potensi daerah.
“Penggunaan produk dari luar daerah dapat dilakukan apabila pasokan lokal sudah tidak cukup,” ujarnya.
Lisdyarita menilai seluruh pihak menginginkan roda perekonomian desa bergerak melalui program MBG. Sebab, peternak, petani, dan pelaku UMKM mendapat peluang memasok kebutuhan bahan pangan bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Selain itu, operasional dapur MBG juga membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat.
“Pemerintah daerah akan menampung aspirasi yang menginginkan program MBG berlanjut,” katanya.
Sikap serupa disampaikan Ketua DPRD Ponorogo Dwi Agus Prayitno. Dia memastikan lembaga legislatif akan meneruskan aspirasi massa kepada pemerintah. DPRD, kata dia, mendukung keberlanjutan program MBG, namun berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaannya harus diselesaikan secara tuntas.
“Kami mendukung program MBG. Tapi dengan catatan, persoalan yang muncul dalam pelaksanaannya harus diselesaikan secara tuntas,” tegas politikus PKB yang akrab disapa Kang Wi.
Dalam aksi tersebut, ratusan peserta membawa berbagai poster berisi dukungan terhadap keberlanjutan program MBG. Aliansi menilai program tersebut telah memberikan dampak positif bagi peternak, petani, pelaku UMKM, hingga pekerja lokal di Ponorogo.
Mereka menyebut permintaan terhadap komoditas seperti daging ayam, telur, dan hasil pertanian meningkat sejak MBG berjalan. Kondisi itu dinilai ikut menjaga stabilitas harga hasil produksi sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat di tingkat bawah.
Meski mendukung program tersebut tetap berjalan, massa juga mendesak agar dugaan praktik korupsi dalam pengelolaan MBG diusut hingga tuntas. Mereka meminta aparat penegak hukum menindak tegas pihak-pihak yang terbukti terlibat, baik dari unsur birokrasi maupun pengelola program.
Tak hanya itu, aliansi juga mendorong adanya pembenahan tata kelola pelaksanaan MBG. Mereka meminta pemerintah memperbaiki sistem pengelolaan, meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran, serta memperkuat mekanisme pengawasan agar program berjalan lebih akuntabel. (Gal/PK)
