APBD untuk Siapa?

Oleh: Didik Haryono,
Penulis adalah anggota Badan Anggaran DPRD Magetan, alumni Magister Kebijakan Publik Universitas Airlangga Surabaya.

POJOKKATA.COM, MAGETAN – APBD untuk siapa? Pertanyaan sederhana itu menjadi penting di tengah dinamika pembahasan Perubahan APBD Kabupaten Magetan 2026 yang belakangan memunculkan pro dan kontra.

Jawabannya seharusnya jelas: APBD untuk rakyat.

Sebab, APBD merupakan rencana keuangan pemerintah daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat. Karena masih berupa rencana, pembahasannya harus dilakukan secara matang. Tujuannya agar setiap rupiah yang dialokasikan benar-benar mampu menunjang fungsi pemerintahan dan menjawab kebutuhan masyarakat.

Pada akhirnya, seluruh fungsi dan peran pemerintah bermuara pada satu tujuan: kesejahteraan rakyat. Baik melalui pelayanan publik, pembangunan sosial, penguatan ekonomi, maupun program peningkatan kesejahteraan.

Karena itu, penyusunan APBD idealnya tidak hanya menjadi urusan pemerintah dan parlemen. Masyarakat juga harus diberi ruang untuk menyampaikan pandangan.

Semakin banyak masyarakat yang terlibat, semakin utuh pula gambaran mengenai kebutuhan di lapangan. Semakin banyak perspektif yang didengar, semakin kaya pula arah pembangunan yang dapat dirumuskan.

Dalam konteks itulah, pro dan kontra yang muncul dalam pembahasan Perubahan APBD 2026 semestinya tidak dilihat sebagai gangguan. Sebaliknya, dinamika tersebut dapat menjadi bentuk partisipasi publik dalam menentukan arah kebijakan Pemkab Magetan.

Pro-kontra justru memberikan ruang bagi DPRD dan pemerintah daerah untuk menguji kembali setiap usulan program. Apakah benar-benar dibutuhkan masyarakat? Apakah menjawab persoalan yang ada? Apakah anggarannya sebanding dengan manfaat yang akan diterima masyarakat?

Pertanyaan-pertanyaan semacam itu penting dijawab sebelum keputusan akhir mengenai Perubahan APBD 2026 ditetapkan.

Karena itu, rasanya kurang tepat jika ada anggapan bahwa pembahasan Perubahan APBD cukup dilakukan antara pemerintah daerah dengan Badan Anggaran dan komisi-komisi di DPRD. Jika APBD diperuntukkan bagi rakyat, maka semakin banyak suara rakyat yang didengar, semakin baik pula proses penyusunannya.

Suara publik juga dapat menjadi salah satu indikator untuk menentukan skala prioritas.

Memang, prioritas pembangunan merupakan ukuran yang bersifat kualitatif dan sangat mungkin subjektif. Namun, respons masyarakat bisa menjadi salah satu pertimbangan penting. Program yang dianggap penting biasanya akan memperoleh dukungan. Sebaliknya, program yang dinilai tidak mendesak akan memunculkan kritik.

Contohnya adalah usulan pembangunan toilet sekolah dengan konsep satu desa satu program yang nilainya mencapai Rp 5 miliar.

Tidak ada yang membantah bahwa fasilitas sanitasi sekolah penting. Tidak semua sekolah memiliki toilet dalam kondisi baik dan memadai. Namun, pertanyaan yang perlu dijawab adalah apakah alokasi Rp 5 miliar tersebut merupakan prioritas paling mendesak untuk dibagi satu desa satu sekolah?

Sebab, di sisi lain, data pokok pendidikan Dinas Pendidikan mencatat masih terdapat 90 ruang kelas yang mengalami kerusakan, baik kategori berat, sedang maupun ringan.

Memang terdapat program renovasi sekolah yang bersumber dari APBN pada tahun ini. Namun, fakta tersebut justru dapat menjadi pertimbangan pemerintah daerah.

Jika pemerintah pusat juga turun tangan memperbaiki ruang kelas agar segera layak digunakan, mengapa pemerintah kabupaten justru memilih mengalokasikan anggaran untuk program toilet?

Pertanyaan serupa dapat diajukan terhadap usulan videotron senilai Rp 3,5 miliar dan pembelian kendaraan dinas camat yang mencapai Rp 5 miliar.

Apakah videotron dan mobil camat tidak penting? Tentu tidak sesederhana itu.

Videotron tetap memiliki manfaat sebagai media publikasi pemerintah sekaligus bagian dari upaya mengikuti perkembangan digitalisasi. Kendaraan dinas camat juga dapat menunjang mobilitas dan kinerja camat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di wilayahnya.

Persoalannya bukan semata-mata penting atau tidak penting.
Persoalan utamanya adalah mana yang lebih prioritas?
Pertanyaan tersebut menjadi relevan ketika usulan program itu disandingkan dengan kondisi Magetan saat ini.

Masih terdapat sekitar 230 kilometer jalan kabupaten dalam kondisi rusak. Ada sekitar 2.400 rumah warga yang tidak layak huni. Jumlah pengangguran mencapai sekitar 29.000 orang. Di sektor pertanian, para petani juga mulai mengeluhkan tingginya biaya produksi akibat keterbatasan pupuk subsidi serta ancaman hama.

Di tengah berbagai persoalan tersebut, pemerintah tentu dituntut memiliki keberanian untuk menentukan prioritas.

Digitalisasi media promosi tetap penting. Peningkatan kinerja camat juga penting. Tetapi pembangunan tidak boleh membuat pemerintah abai terhadap persoalan mendasar yang langsung dirasakan masyarakat.

Jangan sampai APBD habis untuk program yang terlihat bagus, tetapi persoalan mendasar rakyat justru tertinggal.

Jalan rusak membutuhkan penanganan. Ruang kelas yang tidak layak membutuhkan perbaikan. Rumah warga yang tidak layak huni membutuhkan perhatian.

Pengangguran membutuhkan intervensi kebijakan. Petani membutuhkan dukungan agar biaya produksi tidak semakin berat.

Semua itu membutuhkan anggaran.
Maka, dinamika dalam pembahasan APBD seharusnya ditempatkan sebagai proses untuk mencari pilihan terbaik, bukan sekadar mempertahankan usulan masing-masing pihak.

Pemerintah memiliki kewenangan menyusun program. DPRD memiliki fungsi anggaran dan pengawasan. Masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan aspirasi serta menilai apakah kebijakan yang dirumuskan benar-benar sesuai kebutuhan mereka.

Ketiganya harus berjalan dalam satu tujuan: memastikan APBD memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan APBD bukan seberapa banyak program yang berhasil dianggarkan. Bukan pula seberapa besar serapan anggarannya.

Ukuran yang paling penting adalah seberapa besar manfaat anggaran tersebut dirasakan rakyat.
Bukankah sebaik-baiknya pemerintah adalah pemerintah yang paling banyak memberikan manfaat bagi rakyatnya?