POJOKKATA.COM, MAGETAN – Pengisian 11 jabatan pimpinan tinggi pratama (eselon II) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Magetan menjadi perhatian Koalisi Aktivis Lintas Sektoral (Kalis) Magetan. Mereka mendesak Bupati Magetan memastikan proses pengisian jabatan berlangsung bersih, transparan, dan bebas dari praktik jual beli jabatan.
Koalisi yang terdiri atas sejumlah organisasi masyarakat (ormas) dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) tersebut mengingatkan agar pengisian jabatan tidak dicederai praktik titipan maupun intervensi kepentingan politik.
Sejumlah elemen yang tergabung dalam Kalis Magetan antara lain LSM Magetan Center, Ormas OI Bersatu, LPK Patriot, LPK Nusantara, Jarkomnas Magetan, dan Lembaga Edukasi Swastika, serta sejumlah organisasi lainnya.
Sebagai informasi, 11 jabatan strategis saat ini sedang kosong meiliputi Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (DTPHP), Kepala Dinas Perhubungan (Dishub), Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), serta Kepala Satpol PP dan Damkar.
Sementara enam jabatan lainnya yakni Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol), Inspektur Daerah, Sekretaris DPRD, Asisten Ekonomi dan Pembangunan, Staf Ahli Bupati Bidang SDM dan Kemasyarakatan, serta Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik.
Bagi Kalis Magetan, pengisian belasan posisi strategis tersebut bukan sekadar urusan menempatkan pejabat. Lebih dari itu, proses tersebut turut menentukan arah kebijakan dan kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat.
Karena itu, pejabat yang terpilih harus memiliki dedikasi, profesionalitas, serta kapasitas dan kapabilitas sesuai bidang tugasnya. Selain itu, pejabat dituntut loyal, bertanggung jawab, dan mampu menjalankan tugas pokok serta fungsi (tupoksi) tanpa terbebani kepentingan politik maupun intervensi pihak tertentu.
“Kami meminta dan mendesak Bupati Magetan untuk memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal berikut dalam pengisian jabatan strategis ini,” tulis Koalisi Aktivis Lintas Sektoral Magetan dalam pernyataan sikapnya.
Setidaknya ada lima poin tuntutan yang disampaikan. Pertama, menolak praktik jual beli jabatan, titipan, maupun segala bentuk tekanan dari pihak manapun.
Kedua, menolak pengisian jabatan yang tidak proporsional dengan mengesampingkan kelayakan kepangkatan. Ketiga, menolak penempatan pejabat berdasarkan faktor suka atau tidak suka (like and dislike), termasuk kepentingan politik tertentu.
Keempat, mendesak agar seluruh proses pengisian jabatan bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Kelima, menuntut transparansi dalam pengelolaan anggaran maupun pengambilan kebijakan.
Kalis Magetan berpandangan, pengisian jabatan harus mengutamakan kompetensi dan rekam jejak, bukan kedekatan personal ataupun kepentingan kelompok. Sebab, penempatan pejabat yang tidak sesuai kapasitas berpotensi memengaruhi efektivitas birokrasi dan kualitas program pemerintah.
Mereka berharap Bupati Magetan menjadikan pengisian 11 jabatan eselon II tersebut sebagai momentum memperkuat tata kelola pemerintahan yang profesional dan berintegritas.
Dengan demikian, pejabat yang terpilih benar-benar mampu menghasilkan kebijakan dan program prioritas yang berorientasi pada kepentingan masyarakat, bukan justru melayani kepentingan kelompok tertentu. (Gal/PK)
