POJOKKATA.COM, PONOROGO – Memperingati Hari Pahlawan 10 November, mahasiswa Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) UIN Kyai Ageng Muhammad Besari Ponorogo yang mengatasnamakan Kaum Muda Melawan menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Pemkab Ponorogo dan DPRD Ponorogo, Selasa (10/11/2026).
Aksi yang berlangsung mulai pukul 09.47 hingga 11.00 WIB tersebut membawa sejumlah isu nasional dan daerah. Mahasiswa menilai berbagai kebijakan pemerintah perlu dikritisi karena dinilai belum sepenuhnya berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Dalam aksinya, mahasiswa membawa bendera organisasi, spanduk, poster, dan pamflet berisi tuntutan. Mereka juga menggunakan pengeras suara untuk menyampaikan aspirasi secara terbuka.
Sedikitnya ada delapan tuntutan yang disuarakan. Di antaranya menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran 2026 yang dinilai berpotensi mengancam kebebasan pers serta memperjuangkan kebebasan masyarakat dalam menyampaikan pendapat di ruang digital.
Mahasiswa juga menyoroti etika komunikasi pejabat pemerintahan, evaluasi objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN), serta perlunya stabilitas kebijakan fiskal pemerintah pusat dan daerah.
Persoalan pendataan desil dan ketimpangan ekonomi masyarakat turut menjadi perhatian. Tak hanya itu, mereka mendesak pemerintah menghentikan penggunaan alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen untuk membiayai program di luar kebutuhan utama pendidikan.
Termasuk mendesak transparansi dan evaluasi aliran dana program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang bersumber dari alokasi maupun efisiensi anggaran pendidikan.
Koordinator aksi sekaligus Ketua DEMA UIN Ponorogo, Yahya Eka Wahyu Agung, menyampaikan bahwa kehadiran mahasiswa di jalan bukan semata-mata untuk melakukan demonstrasi. Melainkan sebagai bentuk keprihatinan terhadap kondisi dan kebijakan pemerintah.
“Kami mohon maaf, Bapak Ketua Dewan. Sebenarnya bukan keinginan kami untuk turun ke jalan. Namun, kondisi dan keadaan yang memaksa kami turun karena kebijakan-kebijakan pemerintah,” ujarnya dalam orasi.
Dia menegaskan, aksi tersebut bertujuan menyampaikan keprihatinan atas berbagai persoalan yang terjadi di Indonesia. Menurutnya, sejumlah program dan kebijakan pemerintah dinilai justru merugikan masyarakat.
Setelah menyampaikan aspirasi, mahasiswa melakukan audiensi terbuka dengan jajaran DPRD Ponorogo. Ketua DPRD Ponorogo Dwi Agus Prayitno, SH, M.Si, menerima langsung penyampaian tuntutan tersebut.
Dalam kesempatan itu, Dwi Agus menyatakan DPRD berkomitmen menerima dan meneruskan seluruh aspirasi mahasiswa kepada pemerintah pusat. Pihaknya juga berjanji mengawal tuntutan tersebut hingga memperoleh keputusan dari pemerintah pusat.
“Kami DPRD Kabupaten Ponorogo akan selalu melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana mestinya. Kami juga akan menandatangani dokumen berisi seluruh tuntutan yang telah disampaikan mahasiswa,” tegasnya.
Aksi berlangsung dengan pengawalan aparat gabungan dari Polres Ponorogo, Satpol PP, Dinas Perhubungan, dan Dinas Pemadam Kebakaran (PMK) Kabupaten Ponorogo.
Melalui aksi tersebut, mahasiswa berharap aspirasi yang disampaikan tidak berhenti sebagai dokumen tuntutan. Mereka mendorong pemerintah daerah meneruskan suara mahasiswa kepada pemerintah pusat agar berbagai kebijakan yang dipersoalkan mendapat evaluasi. (Gal/PK)
