POJOKKATA.COM, Magetan – Suasana politik semakin memanas, terhitung tujuh bulan menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada November 2024, di Kabupaten Magetan.
Salah satu isu yang tengah hangat diperbincangkan adalah dugaan pecah kongsi nya pasangan Prona, yakni mantan Bupati Suprawoto dengan mantan Wakilnya, Nanik Endang Rusminiarti atau Nanik Sumantri.
Pengamat Politik ternama, Dimyati Dahlan, memberikan pendapatnya terkait fenomena ini. “Benar pecah kongsi atau hanya strategi politik perlu kita lihat bersama,” ujar Dimyati Dahlan.
Menurutnya, kejadian seperti ini harus dilihat dengan pikiran yang cerdas, agar tidak terjebak dalam politik pencitraan semata.
“Bahkan jika pecah kongsi benar hanya karena urusan uang dan uang, ngurus satu orang saja tidak beres bagaimana nanti ngurus masalahnya orang se-kabupaten,” katanya.
Dimyati Dahlan menyoroti fenomena kandidat yang terpilih meski tidak memiliki latar belakang kekayaan yang mencolok.
Banyak fakta yang terjadi di pilkada 2018 lalu, calon yang identik tidak memiliki uang banyak, justru terpilih, seperti di Kabupaten Madiun Kaji Mbing didukung Kyai-Kyai NU Bukan Figur yg Milyader, Kabupaten Ponorogo Sugiri Sancoko yang didukung Gontor Kyai-NU, bukan Figur milyader, dan Kabupaten Magetan Suprawoto yang hanya pensiunan tidak memiliki banyak uang.
“Calon yang dipandang tidak bergelimang uang justru terpilih waktu itu, itu faktanya,” tambah Dimyati.
Hal ini juga menjadi perhatian khusus dalam edukasi politik, agar masyarakat tidak hanya terfokus pada isu uang semata.
Lebih lanjut, Dimyati mengungkapkan keprihatinannya terhadap keterlibatan tokoh agama dalam isu uang di politik. “Saya sangat prihatin ketika para kyai ikut berser dalam masalah uang,” ujarnya.
Menurutnya, fokus pemilihan seharusnya bukan hanya pada kekayaan materi, melainkan kecerdasan dan kemampuan mengelola anggaran untuk kesejahteraan masyarakat.
Dimyati juga menegaskan pentingnya memilih calon yang cerdas dan mampu mengelola APBD dengan bijak, tanpa terjebak pada isu uang semata.
“Jika yang dipikirkan adalah uang dan uang saja, maka yang mungkin terjadi adalah calon terpilih akan menjadi ‘perampok APBD’,” tegas Dimyati.
“Sebanyak banyaknya uang yang dimiliki oleh seorang calon tidak lebih dari 1 persen nya APBD, masak lebih suka seperti dulu Camat 150 juta, kepala dinas 250-500 juta, kalau ada proyek harus setor 10-20 persen, sampai ke rekanan. marilah kita renungkan bersama untuk Magetan kedepan yang lebih baik,” imbuhnya.
Isu pecah kongsi ini tidak hanya menjadi perbincangan di level politik lokal, tetapi juga menjadi pembelajaran penting bagi masyarakat luas. Dengan meningkatkan kesadaran politik yang cerdas, diharapkan Kabupaten Magetan dapat menuju masa depan yang lebih baik dan sejahtera.
Hal ini juga menjadi panggilan untuk partai politik dan masyarakat dalam memilih pemimpin yang benar-benar mampu memberikan manfaat bagi rakyat, bukan hanya sekadar mengelola keuangan negara.
Sudah saatnya Magetan dipimpin Kdh yg terbebas dari budaya primordial, bebas dari komersialisasi jabatan, visioner ke depan d piawai memanfaatkan sumber daya yg ada.
Jangan kembali ke masa 10 thn lalu.
Masyarakat pemilih harus disadarkan, jangan boleh menggadaikan daerahnya senilai 250 ribu untk 5 tahun.