POJOKKATA COM, Jakarta – Pemerintah terus memacu realisasi program prioritas nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, termasuk swasembada pangan, pembangunan perumahan rakyat, dan pemerataan ekonomi. Salah satu langkah strategis yang diambil adalah memastikan ketersediaan tanah sebagai fondasi pelaksanaan program tersebut.
“Kami memiliki 854.662 hektare cadangan tanah telantar dan tambahan 10.000 hektare hasil konversi dari Hak Guna Usaha (HGU) ke Hak Guna Bangunan (HGB) akibat perubahan tata ruang,” ujar Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid dalam rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Rabu (8/1/2025).
Dari total cadangan lahan tersebut, sebanyak 209.780 hektare dialokasikan untuk mendukung program ketahanan pangan nasional. Menteri Nusron menyebut langkah ini sebagai upaya pemerintah untuk memastikan ketersediaan lahan pertanian yang memadai demi mengurangi ketergantungan pada impor bahan pangan.
“Kami ingin swasembada pangan segera terwujud. Dengan alokasi lahan yang tepat, program ini dapat menopang ketahanan pangan yang lebih kuat,” tegas Nusron.
Selain itu, sebanyak 567.585 hektare dialokasikan untuk program transmigrasi. Lahan ini akan digunakan untuk mendukung relokasi penduduk ke wilayah-wilayah baru, khususnya di luar Pulau Jawa, guna menciptakan pusat-pusat ekonomi baru sekaligus mengurangi kepadatan penduduk di wilayah perkotaan.
Untuk sektor perumahan rakyat, pemerintah telah menyediakan 77.297 hektare lahan ditambah 10.000 hektare hasil konversi. Lahan ini akan dimanfaatkan untuk mendukung target pembangunan 3 juta rumah yang menjadi salah satu agenda prioritas Presiden Prabowo.
“Mengenai program perumahan rakyat, ketersediaan tanah sudah tidak ada masalah. Semua berjalan lancar sesuai rencana,” ujar Nusron.
Menteri Nusron menekankan pentingnya sinergi antar-kementerian dalam memastikan kelancaran program ini. Dengan optimalisasi lahan tidak produktif, pemerintah berupaya mendukung agenda pembangunan yang merata dan berkelanjutan.
Rapat ini turut dihadiri oleh sejumlah menteri dan pejabat tinggi Kabinet Merah Putih, termasuk Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN Suyus Windayana, Dirjen Tata Ruang Dwi Hariyawan, Kepala Biro Humas Harison Mocodompis, dan Kepala Biro Perencanaan Dony Erwan Brilianto. (Gal/PK)