POJOKKATA COM, JAKARTA – Memasuki tahun anggaran 2025, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, meminta jajarannya untuk memprioritaskan program-program teknis yang memberikan manfaat nyata kepada masyarakat. Penekanan ini disampaikan Nusron dalam Rapat Pimpinan (Rapim) Kementerian ATR/BPN yang digelar di Aula Prona, Jakarta, Kamis (9/1/2024).
“Saya maunya anggaran-anggaran untuk rapat, bimbingan teknis itu dikurangi. RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) ditambah, kasus pertanahannya selesai, pelayanannya ditingkatkan lagi,” ujar Nusron. Pernyataan ini disampaikan setelah mendengar paparan capaian dan rencana program dari pimpinan unit kerja di tingkat Eselon I dan II.
Nusron juga menegaskan bahwa anggaran harus dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan pelayanan publik dan pengembangan sumber daya manusia di Kementerian ATR/BPN. “Anggaran yang ada benar-benar dimanfaatkan untuk mengoptimalkan peningkatan sistem layanan dan sumber daya manusia kita,” tegasnya.
Rapim kali ini diawali dengan laporan capaian program tahun 2024, rencana anggaran 2025, serta target yang ingin dicapai pada tahun mendatang. Dalam kesempatan tersebut, Nusron memberikan arahan strategis sekaligus mengevaluasi beberapa program yang sudah dan akan dilaksanakan.
Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, turut mendampingi Nusron dalam kegiatan ini. Hadir pula Sekretaris Jenderal Suyus Windayana sebagai moderator, para pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama, serta kepala kantor wilayah BPN provinsi yang mengikuti secara daring.
Menteri Nusron menaruh perhatian khusus pada program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, seperti percepatan penyelesaian kasus pertanahan dan peningkatan kualitas pelayanan. Ia berharap langkah ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi yang ia pimpin.
Dengan pendekatan anggaran berbasis manfaat, Kementerian ATR/BPN diharapkan mampu mewujudkan layanan agraria yang lebih baik dan responsif di seluruh Indonesia. (Gal/PK)