POJOKKATA.COM, Ponorogo – Upaya penanggulangan banjir di Kabupaten Ponorogo melibatkan peran penting dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo. Dalam rapat koordinasi yang dipimpin Bupati Sugiri Sancoko, Selasa (17/12/2024) di Ruang Bantarangin.
Rapat tersebut digelar pasca banjir yang melanda 14 desa di tujuh kecamatan dan turut dihadiri petinggi unit pelaksana teknis dari Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.
Dalam pertemuan tersebut, penanganan enam titik tanggul yang jebol menjadi fokus utama. Empat titik di Kali Sono dan dua titik di Kali Keyang menjadi perhatian mendesak.
Kepala Pelaksana (Kalaksa) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Ponorogo, Masun, mengungkapkan bahwa langkah awal akan dilakukan dengan menutup sementara tanggul jebol menggunakan alat sederhana seperti sesek atau gedhek.
“Kami bersama BBWS Bengawan Solo menyepakati untuk menutup sementara tanggul yang jebol menggunakan alat sederhana seperti sesek atau gedhek,” ujar Masun seusai rapat.
Masun menambahkan bahwa perbaikan permanen akan dibahas lebih lanjut, meliputi metode perbaikan, skema pembiayaan, hingga penyusunan rencana anggaran biaya (RAB).
Sebelumnya, BPBD telah mengusulkan pengerukan sungai dan pemasangan tanggul bronjong melalui bantuan tanggap darurat dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur, namun belum terealisasi.
“Usulan kami ajukan setelah banjir pertama 28 November lalu. Belum sempat tercover, tanggul sudah jebol lagi,” jelas Masun.
Pihaknya juga berencana kembali mengajukan usulan bantuan kedaruratan melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Rapat koordinasi yang melibatkan sejumlah pihak seperti Bappeda Litbang, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP), serta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Ponorogo, belum memutuskan apakah akan membangun tanggul permanen atau semi permanen.
Kepala DPUPKP Ponorogo, Jamus Kunto Purnomo, menekankan pentingnya sinergi antar-instansi untuk menghapus batas-batas sektoral dalam penanganan kebencanaan.
Menurutnya, pembagian kewenangan selama ini menghambat penanganan cepat di lapangan.
“Dengan pertemuan ini tadi, kita coba hilangkan batas-batas itu. Mari bersama-sama menangani agar negara hadir dalam menyelesaikan masalah,” ujar Jamus.
Lebih lanjut, Jamus mengingatkan instruksi Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengenai pemanfaatan dana siap pakai dalam kondisi kedaruratan. Koordinasi intensif antara BBWS Bengawan Solo, Pemprov Jatim, DPUPKP, dan BPBD dinilai menjadi kunci untuk menyelesaikan masalah banjir dan kerusakan tanggul.
“Penanganan bisa dilakukan dengan BBWS Bengawan Solo, pemprov, DPUPKP, dan atau dengan BPBD. Perlu koordinasi yang intensif untuk meniadakan sekat-sekat sektoral,” pungkas Jamus.
Dengan kolaborasi lintas sektor ini, diharapkan solusi jangka pendek maupun panjang dapat segera diwujudkan demi mencegah banjir berulang di wilayah Ponorogo. (*)
