POJOKKATA.COM, Magetan – Ratusan warga Desa Mategal, Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan, menggelar aksi unjuk rasa di depan Balai Desa Mategal, Kamis (9/1/2025). Mereka menuntut transparansi kinerja Kepala Desa Sugiono yang dinilai tidak sesuai harapan masyarakat.
Aksi tersebut dipimpin oleh Khoiri, Ketua Gapoktan sekaligus Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM). Massa menyampaikan sejumlah tuntutan, mulai dari pelayanan publik yang sulit, dugaan penyalahgunaan anggaran desa, hingga arogansi kepala desa.
“Kami menuntut transparansi anggaran dan laporan terkait penggunaan dana desa, karena selama ini tidak pernah ada kejelasan,” ujar Khoiri di depan massa yang menggunakan truk sebagai panggung orasi.
Dalam orasinya, warga memaparkan 12 poin tuntutan, antara lain:
- Pelayanan masyarakat yang sulit.
- Sifat arogansi dan pendendam kepala desa.
- Penolakan pembangunan jalan di RT 11 yang masih layak, sementara jalan rusak lain dan irigasi tidak diperhatikan.
- LPM desa tidak dilibatkan dalam musyawarah pembangunan dan penggunaan dana desa.
- Modal BUMDes tidak terealisasi.
- Tidak ada transparansi terkait tanah kas desa (bengkok).
- Dugaan perselingkuhan oleh kepala desa.
- Jalan usaha tani tidak pernah diprioritaskan.
- Selama dua periode, tidak ada transparansi anggaran desa.
- Potensi aset desa tidak diperhatikan.
- Ketidaktransparanan pengerjaan BKKD di RT 03.
- Bantuan sosial hanya diberikan kepada kerabat kepala desa.
Khoiri menegaskan bahwa warga merasa dikhianati oleh pemimpin desa. “Modal BUMDes tidak pernah terealisasi, dan bantuan sosial hanya untuk kerabat kepala desa. Kami ingin pemimpin yang benar-benar peduli pada masyarakat,” katanya.
Sekitar pukul 09.45 WIB, perwakilan warga memasuki Balai Desa untuk melakukan mediasi bersama Danramil 0804/04 Parang, Kapolsek Parang, Camat Parang, Sekdes, dan BPD. Dalam mediasi itu, Sugiono menyampaikan komitmennya untuk memperbaiki kinerja dan meningkatkan transparansi di masa depan.
“Kami akan berkoordinasi dengan perangkat desa untuk memastikan transparansi rencana dan hasil pembangunan. Saya berharap masyarakat tidak mudah terprovokasi,” ujar Sugiono.
Namun, hingga mediasi selesai pukul 10.30 WIB, tidak ada kesepakatan yang dicapai. Warga pun membubarkan diri sekitar pukul 11.00 WIB dengan tertib, meskipun tanpa pemberitahuan resmi kepada pihak kepolisian sebelumnya.
Warga mengancam akan terus mendesak pergantian kepala desa jika tidak ada perubahan signifikan dalam waktu dekat.
“Kami ingin pemimpin yang benar-benar memperjuangkan kesejahteraan masyarakat, bukan hanya kepentingan pribadi,” tegas Khoiri. (Gal)
