POJOKKATA.COM, Magetan – Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) kembali merebak di Jawa Timur dengan tingkat penyebaran yang cukup mengkhawatirkan. Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Deni Wicaksono, mendesak pemerintah untuk segera menaikkan status PMK menjadi wabah guna memperkuat langkah penanganan.
Dalam inspeksi mendadak (sidak) di Pasar Hewan Parang, Kabupaten Magetan, Kamis (16/1/2025), Deni menyoroti perbedaan kebijakan antar daerah yang mempersulit pengendalian mobilitas hewan ternak.
“Perbedaan kebijakan ini menyebabkan sulitnya mengendalikan pergerakan ternak. Oleh karena itu, status PMK harus segera ditetapkan sebagai wabah,” tegasnya.
Deni memaparkan bahwa sejak November 2024, Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah mendistribusikan 12.000 dosis vaksin ke seluruh kabupaten/kota.
Pada Januari 2025, jumlah ini meningkat dengan tambahan 165.000 dosis vaksin yang didistribusikan pada 15 Januari 2025.
“Dalam APBD Provinsi Jawa Timur 2025, kami telah mengalokasikan anggaran untuk pembelian 320.000 dosis vaksin. Ke depan, pengadaan vaksin akan terus ditingkatkan hingga mencapai 1,4 juta dosis,” ujarnya.
Deni juga menambahkan bahwa kekurangan vaksin akan diatasi melalui Belanja Tidak Terduga (BTT).
12.934 Sapi Terpapar, 689 Mati
Berdasarkan data Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional (iSIKHNAS) milik Kementerian Pertanian RI, sejak 1 Desember 2024 hingga 13 Januari 2025, sebanyak 12.934 sapi di Jawa Timur terpapar PMK.
Dari jumlah tersebut, 689 sapi dilaporkan mati, 8.500 dalam proses pengobatan, 3.473 telah sembuh, dan 272 ekor harus dipotong paksa.
Langkah preventif berupa vaksinasi dinilai sebagai upaya yang harus terus diperluas untuk menekan angka penyebaran.
Namun, DPRD Jawa Timur juga mengingatkan pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi dan daerah dalam mengatasi kasus ini.
“Dengan kondisi seperti ini, kita perlu kerja sama lintas daerah agar pengendalian PMK lebih efektif dan tidak semakin meluas,” pungkas Deni.
Peningkatan status menjadi wabah diharapkan dapat mempercepat langkah penanganan, baik melalui percepatan vaksinasi maupun pengendalian mobilitas hewan ternak di wilayah Jawa Timur. (*/Redaksi)