POJOKKATA.COM, Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mendapat apresiasi luas dalam Rapat Kerja bersama Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) di Gedung Nusantara II, Jakarta, Kamis (30/1/2025). Berbagai capaian di tahun 2024, termasuk gebrakan 100 hari kerja, menjadi sorotan utama. Di antara pencapaian tersebut, langkah tegas dalam penanganan sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) di Kabupaten Tangerang, optimalisasi Reforma Agraria, serta pemberantasan mafia tanah dinilai sebagai terobosan besar.
Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, secara khusus mengapresiasi sembilan program 100 hari kerja yang telah dipaparkan oleh Menteri ATR/Kepala BPN.
“Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas paparan program 100 hari kerja Saudara Menteri. Capaian-capaian yang telah diraih patut diapresiasi,” ujarnya.
Realisasi Anggaran Nyaris Sempurna, Program Melebihi Target
Anggota Komisi II DPR RI, Heri Gunawan, menyoroti keberhasilan Kementerian ATR/BPN dalam mengelola anggaran 2024. Ia mengungkapkan bahwa beberapa program bahkan berhasil melampaui target.
“Kami mengapresiasi realisasi anggaran sebesar Rp7,8 triliun atau 99,04 persen dari total anggaran non-blokir. Ini menunjukkan optimalisasi dalam berbagai program, termasuk Redistribusi Tanah dan pemberantasan mafia tanah,” ujar Heri.
Dua program unggulan yang disebut melampaui target adalah persetujuan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), yang pencapaiannya melebihi 100 persen.
Sikap Tegas Menteri ATR/BPN Dapat Dukungan
Di luar keberhasilan program dan anggaran, sikap tegas Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, dalam menangani kasus sertipikasi tanah juga mendapat perhatian khusus. Taufan Pawe, Anggota Komisi II DPR RI, mengapresiasi kebijakan yang diambil terhadap permasalahan sertipikasi di kawasan pagar laut.
“Saya apresiasi sikap Pak Menteri yang membatalkan beberapa alas hak bermasalah,” tegas Taufan.
Komitmen Kementerian ATR/BPN: Transparansi dan Penyelesaian Isu Tanah
Menanggapi pujian yang datang bertubi-tubi, Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, menegaskan bahwa pihaknya akan terus bekerja dengan menjunjung tinggi transparansi.
“Kami berkomitmen untuk menuntaskan semua permasalahan ini dengan transparan. Semua informasi akan kami sampaikan dengan jelas kepada publik agar tidak menjadi isu liar yang meresahkan masyarakat,” kata Nusron.
Ia menambahkan, dukungan dari DPR RI menjadi pemacu semangat bagi Kementerian ATR/BPN untuk terus mempercepat implementasi kebijakan pertanahan demi kesejahteraan masyarakat.
Dalam rapat ini, turut hadir secara luring Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, serta para pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN. Sementara itu, seluruh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi se-Indonesia beserta jajaran mengikuti pertemuan secara daring.
Kinerja ATR/BPN dalam Sorotan:
✅ 100 Hari Kerja Moncer – Sembilan program prioritas mendapat apresiasi DPR
✅ Anggaran Terserap 99,04% – Program pertanahan dan tata ruang optimal
✅ Reforma Agraria Maju – Redistribusi tanah makin masif
✅ Sertipikat Bermasalah Ditindak – Menteri ATR/BPN tunjukkan sikap tegas
✅ Pemberantasan Mafia Tanah Berlanjut – Langkah konkret dalam penegakan hukum
Dengan apresiasi serta dukungan yang mengalir dari Komisi II DPR RI, Kementerian ATR/BPN diharapkan semakin solid dalam menjalankan tugasnya. Publik kini menanti langkah-langkah nyata yang lebih progresif demi tata kelola pertanahan yang lebih baik di Indonesia. (Gal/PK)