POJOKKATA.COM, Jakarta – Di tengah upaya pemerintah Prabowo untuk mengencangkan ikat pinggang, anggaran yang dialokasikan untuk berbagai kementerian dan lembaga negara tengah direduksi. Efisiensi besar-besaran dilakukan demi memenuhi kebutuhan program strategis nasional, yaitu Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diperkirakan membutuhkan dana hingga Rp 400 triliun pada tahun 2025. Namun, hingga saat ini, anggaran yang tersedia baru mencapai Rp 71 triliun, menyisakan kekurangan Rp 329 triliun untuk memastikan program tersebut berjalan menyeluruh.
RiyonoCaping, Anggota DPR Fraksi PKS dari Dapil 7 Jawa Timur, menegaskan bahwa program MBG memiliki peran penting dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya bagi anak-anak sekolah. Menurutnya, anggaran besar memang diperlukan untuk keberhasilan program ini. Namun, ia juga mengingatkan agar anggaran yang bersifat non-strategis di kementerian dan lembaga negara harus dipangkas, tanpa mengorbankan sektor-sektor vital lainnya.
“Kita memahami bahwa program MBG adalah ujung tombak perbaikan kualitas SDM anak-anak sekolah kita saat ini. Oleh karena itu, perlu anggaran yang besar. Namun, anggaran yang non-strategis memang harus dikurangi,” ujar RiyonoCaping.
Salah satu sektor yang mendapat perhatian khusus adalah Kementerian Pertanian (Kementan), yang dibebani target swasembada pangan, khususnya beras, pada tahun 2025. Kementan ditugaskan untuk memenuhi kebutuhan 32 juta ton beras tanpa melakukan impor. Berbagai program pendukung seperti cetak sawah baru, brigade pangan, hingga pengembangan petani millennial diharapkan bisa mendukung tercapainya target tersebut.
Namun, belakangan beredar kabar bahwa anggaran untuk Kementan akan dipotong sebesar Rp 10 triliun. RiyonoCaping menegaskan, pemotongan tersebut dapat mengancam kelangsungan program swasembada pangan yang sudah berjalan.
“Kami meminta agar anggaran Kementan, khususnya untuk program swasembada pangan, tidak dipotong. Jika anggaran Kementan dipangkas, maka swasembada pangan bisa gagal,” tambahnya.
Dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, Presiden Prabowo meminta efisiensi anggaran kementerian dan lembaga dengan harapan dana yang tersedia dapat digunakan untuk menyukseskan program MBG. Meskipun demikian, sektor pertanian yang menjadi prioritas utama dalam target swasembada pangan 2025 juga membutuhkan anggaran besar. Untuk itu, Kementan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 23 triliun pada 2025.
RiyonoCaping menegaskan peran DPR dalam merancang dan membahas APBN bersama pemerintah. Ia menegaskan agar Presiden Prabowo tetap mengalokasikan anggaran yang memadai demi kesuksesan program swasembada pangan yang sangat penting untuk masa depan ketahanan pangan Indonesia.
“Sekali lagi, fungsi budgeting DPR adalah merancang dan membahas APBN dengan pemerintah. Kami minta agar Presiden Prabowo tetap mengalokasikan anggaran yang cukup untuk keberhasilan swasembada pangan,” tutup Riyono. (Gal/PK)
